Depok | Sketsa Online – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah memanfaatkan agenda reses di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, sebagai ruang dialog sekaligus sarana edukasi publik terkait berbagai program pemerintah yang tengah berjalan di Kota Depok pada Kamis (14/5/26).
Kegiatan yang dihadiri warga, RT, RW, tokoh masyarakat, unsur kelurahan, hingga kecamatan itu tidak hanya menjadi forum penyerapan aspirasi, tetapi juga ajang penjelasan mengenai arah kebijakan Pemerintah Kota Depok, mulai dari pengelolaan Dana RW, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), hingga Universal Health Coverage (UHC).
H. Hamzah menilai masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilihat hanya dari satu persoalan atau potongan informasi semata. Menurutnya, warga perlu mengetahui bagaimana pemerintah menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah.
“Reses itu bukan hanya tempat menerima keluhan masyarakat, tetapi juga ruang untuk menjelaskan bagaimana pemerintah bekerja dan apa tujuan dari setiap kebijakan yang dibuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat memiliki lebih banyak jalur untuk memperjuangkan pembangunan di wilayah masing-masing. Selain melalui musrenbang dan usulan perangkat daerah, warga kini juga dapat mengusulkan pembangunan melalui Dana RW maupun aspirasi pokok-pokok pikiran anggota dewan.
“Sekarang pembangunan di Kota Depok itu ada beberapa jalur. Ada pembangunan berbasis Dana RW, ada usulan dari dinas, dan ada aspirasi melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Artinya masyarakat sekarang punya ruang lebih luas untuk menentukan kebutuhan pembangunan di lingkungannya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Hamzah menyoroti program Dana RW sebesar Rp300 juta yang dinilai menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan berbasis lingkungan. Namun, ia mengingatkan penggunaan Dana RW harus berorientasi pada kebutuhan paling mendesak masyarakat dan tidak sekadar dibagi rata ke seluruh RT tanpa skala prioritas yang jelas.
Persoalan mendasar seperti banjir, drainase mampet, jalan lingkungan rusak, penerangan jalan umum, hingga rumah tidak layak huni harus menjadi perhatian utama sebelum menjalankan program lain yang belum terlalu mendesak.
“Kalau wilayah masih banjir, drainase mampet, jalan lingkungan rusak, tentu itu yang harus diselesaikan lebih dulu. Jangan sampai anggaran habis untuk sesuatu yang bukan kebutuhan utama masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai konsep pembangunan berbasis prioritas penting agar anggaran benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Apabila Dana RW dibagi rata tanpa perencanaan matang, penyelesaian persoalan utama warga dikhawatirkan tidak optimal.
“Kalau langsung dibagi rata, persoalan utama warga tidak selesai. Padahal yang paling dibutuhkan bisa jadi drainase, penerangan jalan, atau perbaikan jalan lingkungan,” ujarnya.
H. Hamzah juga mengingatkan RT, RW, serta kelompok masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena seluruh dana negara akan diaudit dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Sekecil apa pun anggarannya, semuanya harus transparan dan sesuai aturan,” katanya.
Ia menegaskan Dana RW pada dasarnya merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat agar warga dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan paling prioritas di lingkungannya, namun tetap harus mengikuti aturan dan tata kelola yang benar.
Selain membahas pembangunan lingkungan, H. Hamzah turut menjelaskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai bukan sekadar pemberian makanan gratis kepada siswa, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas generasi muda Indonesia.
Menurutnya, pemenuhan gizi anak memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan, kemampuan belajar, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Anak-anak yang gizinya baik tentu akan lebih sehat, lebih fokus belajar, dan lebih siap menjadi generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor masyarakat, mulai dari petani, peternak, distributor bahan pangan, hingga pelaku UMKM.
“Kalau kita lihat lebih luas, program MBG ini menggerakkan ekonomi masyarakat. Petani telur bergerak, petani sayur bergerak, peternak ayam bergerak, UMKM makanan juga ikut bergerak karena kebutuhan pangan meningkat,” katanya.
Program tersebut disebut bukan hanya berbicara soal makanan bagi siswa, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi baru di tengah masyarakat.
H. Hamzah pun mengingatkan masyarakat agar mampu membedakan antara substansi program dengan oknum pelaksana apabila ditemukan persoalan di lapangan.
“Kalau ada satu dua persoalan, jangan langsung menyalahkan programnya. Yang salah itu oknum yang tidak amanah menjalankan kebijakan,” tegasnya.
Dalam bidang pendidikan, ia turut memaparkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang dihadirkan Pemerintah Kota Depok sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Setiap tahun ajaran baru banyak orang tua merasa khawatir ketika anaknya tidak diterima di sekolah negeri karena harus menghadapi biaya pendidikan swasta yang relatif tinggi. Karena itu, Pemerintah Kota Depok menghadirkan RSSG agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap mendapatkan akses pendidikan secara gratis.
“Kalau anak tidak masuk sekolah negeri, sekarang pemerintah sudah menyiapkan solusi melalui sekolah swasta gratis yang dibiayai pemerintah kota,” ujarnya.
Tak hanya itu, H. Hamzah menilai program RSSG merupakan langkah terobosan yang digagas Wali Kota Depok dan menjadi satu-satunya kebijakan serupa di Jawa Barat. Bahkan, program tersebut mulai menjadi perhatian sekaligus percontohan di berbagai daerah di Indonesia.
Ia mengungkapkan, kebijakan itu sejalan dengan cita-cita Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, termasuk gagasan pembangunan Sekolah Rakyat untuk mendidik anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.
“RSSG ini menjadi solusi nyata dari Pak Wali Kota Depok dan saat ini menjadi satu-satunya kebijakan di Jawa Barat. Bahkan mulai menjadi sampling di berbagai daerah di Indonesia karena sejalan dengan cita-cita Pak Prabowo membangun Sekolah Rakyat untuk mendidik anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa,” katanya.
Kebijakan tersebut dinilai menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan akses pendidikan masyarakat.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah supaya anak-anak tetap sekolah dan orang tua tidak terbebani biaya pendidikan,” tambahnya.
Ia menambahkan, sekolah swasta yang bekerja sama dalam program RSSG nantinya akan mendapatkan dukungan pembiayaan serta pengawasan dari pemerintah daerah agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Sementara itu, terkait Universal Health Coverage (UHC), Hamzah menjelaskan bahwa konsep UHC bertujuan memastikan seluruh masyarakat memiliki akses perlindungan kesehatan melalui BPJS, baik mandiri maupun yang dibiayai pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Namun, ia menilai masih banyak masyarakat yang salah memahami konsep UHC seolah seluruh biaya kesehatan warga harus ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
“BPJS itu ada yang mandiri dan ada yang dibayari pemerintah melalui PBI. Jadi konsep UHC itu memastikan masyarakat memiliki akses perlindungan kesehatan,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Depok tetap memiliki komitmen membantu masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, kemampuan keuangan daerah juga harus diperhitungkan agar pembangunan sektor lain tetap berjalan.
“APBD Kota Depok sekitar Rp4,3 triliun. Dari jumlah itu sekitar Rp1,8 triliun digunakan untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Sisanya harus dibagi untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan, penanganan banjir, jalan rusak, penerangan jalan, dan kebutuhan masyarakat lainnya,” jelasnya.
H. Hamzah menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kota Depok berada di kisaran 2,31 persen atau sekitar 59 ribu jiwa. Karena itu, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tepat sasaran.
“Artinya pemerintah harus memprioritaskan masyarakat yang benar-benar tidak mampu agar bantuan tepat sasaran,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kota Depok tetap memberikan perhatian kepada warga miskin yang belum masuk dalam data penerima bantuan.
“Pak Wali Kota sudah menginstruksikan bahwa warga yang benar-benar miskin tetap harus dibantu walaupun belum masuk desil satu sampai lima,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia juga mengajak masyarakat untuk memiliki empati sosial dan tidak mengambil hak masyarakat miskin apabila sebenarnya masih mampu membayar BPJS secara mandiri.
“Jangan sampai hak masyarakat miskin justru diambil oleh orang yang sebenarnya mampu. Bantuan pemerintah harus benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Kemudian, H. Hamzah turut menyinggung pentingnya masyarakat melihat pembangunan Kota Depok secara objektif. Berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan warga, menurutnya, memang tidak dapat diselesaikan secara instan. Namun, pemerintah saat ini mulai menghadirkan berbagai solusi nyata melalui pembangunan dan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur seperti pelebaran Jalan Raya Enggrang Sawangan, pembangunan Flyover Citayam, hingga Flyover Margonda yang menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah.
Perubahan tersebut, lanjutnya, mulai dirasakan masyarakat, baik dari sisi pembangunan ruang publik, penanganan infrastruktur, maupun program sosial yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
Menutup kegiatan reses, H. Hamzah mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan, kondusivitas lingkungan, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Depok agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Yang paling penting masyarakat tetap akur, damai, dan bersama-sama mengawal pembangunan supaya manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” tutupnya. (el’s)
. ){kind=link}