Depok | Sketsa Online – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, mendesak Pemerintah Kota Depok melakukan pembenahan lingkungan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Ia menegaskan bahwa Depok harus segera melakukan tobat ekologi, menyusul rangkaian banjir, genangan, dan kerusakan infrastruktur yang terus berulang selama cuaca ekstrem beberapa pekan terakhir.
Seruan ini disampaikan setelah banjir dan kerusakan drainase terjadi secara berturut-turut di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut bukan lagi alarm biasa, melainkan bukti bahwa tata kelola lingkungan hidup di Depok membutuhkan perombakan besar.
Dalam beberapa minggu terakhir, hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang melanda Depok dan memicu banjir di berbagai titik, baik di permukiman padat maupun kawasan perumahan formal. Salah satu lokasi terparah adalah Perumahan Permata Depok yang kembali terendam dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa.
“Ini bukan banjir biasa. Perumahan Permata Depok dari dulu memang punya masalah klasik, tapi hingga hari ini belum ada penyelesaian fundamental. Keluhan warga sama setiap tahun saluran air terputus, sedimentasi tebal, dan banyak gorong-gorong tidak tersambung,” kata Siswanto saat diwawancarai di ruang Fraksi pada Kamis (4/12).
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada pihak eksekutif, termasuk saat pembahasan Pansus RPJMD beberapa waktu lalu.
Saat itu, Komisi D mengkritik keras buruknya integrasi jaringan drainase di Depok. Namun, perbaikan yang dilakukan dianggap tidak cukup signifikan untuk menghentikan siklus banjir tahunan.
Tidak hanya di Permata Depok, Siswanto juga menerima laporan serius dari Kampung Sawah, Jalan Arido, RT 01, Kali Mulya, Cilodong, mengenai ambrolnya turap yang berada di sisi jalan. Kerusakan itu membuat aliran air yang seharusnya masuk ke saluran langsung meluap ke pemukiman warga. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi longsor dan banjir susulan apabila hujan deras kembali turun.
“Begitu turap runtuh, jalur air langsung hilang kendali. Ini bukan sekadar genangan, tapi ancaman keselamatan warga. Hal seperti ini seharusnya bisa dicegah jika ada pemeliharaan rutin dan audit infrastruktur,” ujarnya.
Siswanto menyebut, kerusakan beruntun tersebut merupakan imbas dari lemahnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur pada periode sebelumnya. Menurutnya, banyak saluran air yang dibangun tanpa memperhatikan peta aliran, elevasi tanah, hingga volume limpasan air. Akibatnya, sistem drainase di banyak wilayah justru saling memutus satu sama lain.
Ia mengingatkan bahwa fenomena cuaca ekstrem diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Desember. Karena itu, ia meminta Dinas PUPR bergerak cepat, responsif, dan tidak bekerja setengah-setengah dalam menuntaskan penanganan banjir, terutama pada titik yang sudah berulang kali dilaporkan warga.
“Penanganan tidak boleh tambal sulam. Ketika satu titik diperbaiki, titik lain terbengkalai. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kota ini butuh kerja terstruktur, bukan kerja spontan,” tegasnya.
Untuk solusi jangka panjang, Siswanto mengusulkan agar Pemkot Depok melakukan pemetaan terperinci wilayah rawan banjir dan kerentanan infrastruktur pada tahun 2026. Pemetaan ini kemudian harus dijadikan dasar perencanaan anggaran yang masuk dalam APBD 2027, sehingga seluruh penanganan dilakukan dengan data yang akurat, bukan sekadar reaksi terhadap keluhan warga.
“Kita butuh peta risiko banjir yang benar-benar komplet, ketinggian tanah, aliran air, kapasitas saluran, titik turap rusak, kawasan cekungan, sampai pola pertumbuhan permukiman. Kalau data tidak kuat, kebijakan akan salah arah,” katanya.
Sebagai kader PKB, ia menegaskan bahwa seruan tobat ekologi ini selaras dengan arahan DPP PKB yang mendorong daerah untuk melakukan transformasi ekologis melalui kebijakan berkelanjutan. Menurutnya, Depok harus menjadi contoh penerapan politik hijau yang tidak hanya retorik, tetapi disertai tindakan konkret.
Menutup keterangannya, Siswanto menyampaikan visi besar bahwa Depok harus bergerak menuju kota yang lebih tahan iklim dan lebih ramah lingkungan melalui langkah-langkah berani. Ia menilai, momentum krisis ini justru menjadi kesempatan terbaik untuk memulai revolusi penataan lingkungan.
“Kalau Depok ingin menjadi kota yang aman, hijau, dan layak huni, maka tobat ekologinya harus nyata. Bukan sebatas wacana, tapi diwujudkan dalam kebijakan, anggaran, dan kerja lapangan yang terukur. Ini saatnya Depok melakukan lompatan besar demi masa depan generasi berikutnya,” tutupnya. (el’s)
