Depok | Sketsa Online – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya dalam menangani setiap aduan masyarakat secara bijak, terukur, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Pendekatan yang dikedepankan tidak bersifat reaktif, melainkan melalui tahapan sistematis dengan mengutamakan klarifikasi sebelum menentukan langkah lanjutan.
Ketua BK DPRD Kota Depok, Dr. Hj. Qonita Lutfiyah, S.E., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil seorang anggota dewan pada Kamis (pekan lalu) untuk dimintai klarifikasi terkait laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik di ruang publik.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari tahap awal penanganan yang bertujuan menggali fakta, memahami kronologi kejadian, serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan.
“Pada Kamis (30/4/26) kemarin kami sudah memanggil yang bersangkutan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Dalam klarifikasi tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa kejadian itu bukan unsur kesengajaan, melainkan kehilafan,” ujar Hj. Qonita di Gedung DPRD Kota Depok, pada Senin (4/5/26).
Selain menggali keterangan, BK juga menilai sikap kooperatif yang ditunjukkan sebagai bagian dari pertimbangan awal. Sebagai langkah pembinaan, BK telah memberikan teguran lisan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami sudah memberikan teguran lisan. Harapannya ini menjadi pengingat dan tidak terulang kembali,” katanya.
Penegasan ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap aduan tidak serta-merta berujung pada sanksi, melainkan diproses secara proporsional sesuai kebutuhan penanganan.
Ia menekankan bahwa dalam mekanisme penanganan di BK terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari verifikasi awal laporan, klarifikasi pihak terlapor, hingga kemungkinan konfrontasi apabila ditemukan hal-hal yang perlu diuji lebih lanjut. Namun demikian, tidak semua kasus harus melalui seluruh tahapan tersebut.
“Di BK ada mekanisme yang harus dijalankan. Ada hal yang perlu dikonfrontasi jika memang dibutuhkan pendalaman, tetapi ada juga yang cukup dengan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, BK dalam mengambil keputusan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain tingkat pelanggaran, dampak terhadap marwah lembaga, respons dan itikad baik dari terlapor, serta kepentingan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Hj. Qonita juga menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat sanksi, tetapi juga mengedepankan pembinaan dan edukasi etika bagi anggota dewan.
“Kami ingin proses ini tidak hanya berhenti pada penilaian pelanggaran, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bersama. Yang terpenting adalah bagaimana ke depan semua anggota bisa lebih disiplin dan menjaga etika, terutama di ruang publik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, ia berharap penanganan aduan ini dapat menjadi refleksi bagi seluruh anggota DPRD Kota Depok untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, mengingat posisi sebagai pejabat publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat.
“Kami meyakini tidak ada niat kesengajaan dalam peristiwa ini. Namun demikian, setiap tindakan tetap harus dievaluasi agar kepercayaan publik terhadap DPRD tetap terjaga,” tutupnya. (el’s)
 DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya dalam menangani setiap aduan masyarakat secara bijak, terukur, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Pendekatan yang dikedepankan tidak bersifat reaktif, melainkan melalui tahapan sistematis dengan mengutamakan klarifikasi sebelum menentukan langkah lanjutan.){kind=link}