CIBINONG, Bogor | Sketsa Online – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menunjukkan langkah tegas dengan turun langsung menemui ribuan warga yang menggelar aksi terkait penutupan tambang. Ia memastikan aspirasi masyarakat akan dikawal hingga ke Gubernur Jawa Barat, sekaligus menyiapkan solusi konkret berupa pembangunan jalur khusus tambang agar aktivitas tidak mengganggu jalan umum.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan berizin di Kabupaten Bogor. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadirannya langsung di tengah ribuan warga yang berunjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5).
Dalam kesempatan itu, Rudy hadir bersama Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat.
Rudy mengapresiasi aksi yang berlangsung secara tertib dan konstruktif. Ia menilai masyarakat telah menyampaikan aspirasi dengan cara santun dan bertanggung jawab.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang, khususnya di wilayah barat.
“Ini wujud bahwa masyarakat hadir dengan cara yang santun, baik, dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menghargai tahapan evaluasi yang sedang dilakukan,” ujar Rudy.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat segera diumumkan, terutama untuk aktivitas tambang yang telah memiliki izin resmi. Rudy menekankan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama.
Selain itu, Rudy juga menyoroti nasib masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Rudy menjelaskan, dalam sistem pemerintahan berjenjang, pihaknya akan menjalankan kewenangan di tingkat kabupaten sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi.
“Kami hidup dalam sistem pemerintahan berjenjang. Apa yang menjadi kewenangan kami di Kabupaten Bogor akan kami tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan di atas kami akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah menyiapkan solusi berupa pembangunan jalan khusus tambang. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penetapan lokasi yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah masuk tahap penetapan lokasi. Target kami, tahun 2026 pembebasan lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan,” ungkap Rudy.
Ia menegaskan, kebijakan ini diharapkan menjadi jalan tengah agar aktivitas tambang tetap berjalan tanpa mengganggu pengguna jalan umum.
“Ini adalah salah satu solusi yang kami ambil bersama DPRD, agar saat tambang kembali beroperasi tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya,” tambahnya.
Rudy juga menilai respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup positif, termasuk melalui kajian yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi.
“Kami melihat respons Pemprov cukup positif. Mereka sudah melakukan kajian dengan beberapa universitas, dan kami berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan tambang tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, terutama di tengah tantangan kenaikan harga bahan bakar minyak dan potensi kelangkaan material konstruksi.
“Percepatan pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Kalau terjadi kelangkaan, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua,” pungkasnya.
Sumber: VOA Bogor
