Jaga Kualitas MBG, Chandra Rahmansyah Tekankan Standar Sanitasi dan Pengelolaan Limbah di Tapos

Depok | Sketsa Online – Pemerintah Kota Depok terus memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tapos, Jumat (17/4/2026).

Sidak dilakukan secara menyeluruh dengan meninjau langsung setiap tahapan operasional dapur MBG. Mulai dari proses penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pengemasan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Tim juga mengecek kondisi kebersihan dapur, kelayakan peralatan, kualitas air yang digunakan, serta kedisiplinan petugas dalam menerapkan standar higienis.

Chandra menegaskan bahwa penerapan Standar Laik Higienis Sanitasi (SLHS) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan program MBG.

“Keamanan pangan tidak hanya dilihat dari hasil akhir makanan, tetapi juga dari seluruh prosesnya. Setiap tahapan harus memenuhi standar. Jika ada satu saja yang terabaikan, maka berpotensi menimbulkan risiko kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dapur penyedia makanan massal memiliki tingkat risiko yang tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip kebersihan harus dilakukan secara konsisten, termasuk penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, penutup kepala, dan apron oleh petugas dapur.

Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah catatan teknis yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya adalah pengelolaan sampah dapur yang belum optimal, masih tercampurnya limbah organik dan non-organik, serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis.

Chandra menekankan bahwa persoalan limbah tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Pengelolaan limbah yang baik adalah bagian dari sistem keamanan pangan. Sampah harus dipilah dengan benar, dan air limbah wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Jika tidak, dampaknya bisa mencemari lingkungan dan menjadi sumber penyakit,” jelasnya.

Selain aspek limbah, tim juga menemukan perlunya peningkatan dalam tata letak dapur agar alur kerja lebih efisien dan meminimalisir potensi kontaminasi silang antara bahan mentah dan makanan siap saji.

Beberapa dapur juga diminta untuk meningkatkan standar penyimpanan bahan makanan, terutama terkait suhu dan kebersihan ruang penyimpanan.

Tak hanya itu, sidak ini sekaligus menjadi momentum edukasi bagi para pengelola SPPG. Pemerintah Kota Depok menekankan pendekatan pembinaan agar setiap temuan dapat segera diperbaiki tanpa menimbulkan hambatan terhadap jalannya program.

“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan standar terpenuhi. Kami ingin semua pengelola dapur memahami bahwa kualitas dan keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Chandra.

Ia juga memastikan bahwa kegiatan pengawasan akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya di Kecamatan Tapos tetapi juga di wilayah lain di Kota Depok.

Hasil evaluasi dari sidak akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah pembinaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta perbaikan sistem secara menyeluruh.

“Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat menerima makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Karena itu, perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terukur,” tambahnya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga prasejahtera.

Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh nilai gizi makanan, tetapi juga oleh keamanan dalam setiap proses penyajiannya.

Dengan pengawasan yang ketat, peningkatan standar sanitasi, serta pengelolaan limbah yang lebih baik, Pemerintah Kota Depok berharap program MBG dapat berjalan optimal sekaligus menjadi contoh praktik layanan publik yang mengedepankan kualitas, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.

“Ke depan, sinergi antara pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat implementasi program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh penerima di Kota Depok,” tutupnya. (el’s)