Depok | Sketsa Online – Proyek pembebasan lahan untuk akses jalan menuju rencana SMPN 35 Depok kembali menuai sorotan setelah prosesnya tersendat tanpa kejelasan.
Meski telah disosialisasikan sejak tahun lalu, hingga kini tidak ada kepastian resmi berupa dokumen legal, penetapan lokasi, maupun penugasan instansi teknis yang memungkinkan pekerjaan bergerak ke tahap berikutnya.
Kondisi ini membuat proyek publik tersebut seolah tersandera oleh stagnasi birokrasi yang berkepanjangan, padahal akses jalan tersebut sangat dinantikan masyarakat karena diyakini mampu meningkatkan kelancaran mobilitas dan kenyamanan menuju fasilitas pendidikan.
Ketua RT 05 RW 02 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Ade Sumarna, menjelaskan bahwa rencana pembukaan akses jalan telah masuk dalam pembahasan tingkat lingkungan sejak akhir 2024. Pada triwulan pertama 2025, perangkat wilayah telah melaksanakan sosialisasi awal serta pemetaan warga terdampak, yang jumlahnya sekitar 15 kepala keluarga.
“Proses awal sudah dilaksanakan, termasuk sosialisasi dan pengukuran awal pada September 2025. Tapi setelah itu tidak terdapat tindak lanjut teknis, baik berupa penetapan dokumen perencanaan, verifikasi lahan, maupun penyampaian jadwal kerja,” ujar Ade.
Rencana pembangunan akses jalan ini memerlukan koridor sepanjang sekitar 180 meter dengan lebar 3,5–4 meter. Untuk dapat dieksekusi, tahapan teknis harusnya mencakup penetapan koridor jalan, verifikasi bidang tanah, penilaian nilai ganti rugi oleh appraisal, hingga penugasan resmi kepada perangkat daerah pelaksana sesuai regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Namun seluruh instrumen tersebut hingga kini belum tersedia. Jika proses ini bisa segera diselesaikan, warga meyakini akses yang lebih layak akan mempermudah perjalanan siswa, mengurangi risiko keselamatan, dan menjadi fasilitas publik yang bermanfaat jangka panjang.
Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa warga pada prinsipnya mendukung pembangunan akses tersebut. Namun tidak adanya kejelasan formal membuat komunikasi dengan warga menjadi terhambat.
“Warga relatif menerima. Namun tanpa kejelasan mekanisme dan penanggung jawab, kami tidak dapat memberikan informasi yang valid kepada warga,” katanya.
Selain itu, Ia menyebut bahwa kepastian administrasi sangat penting agar warga memahami tahapan yang akan mereka lalui dan tidak lagi bertanya-tanya mengenai kelanjutan proyek ini.
Hingga berita ini ditayangkan, beberapa dokumen penting yang seharusnya sudah terbit belum juga ada. Di antaranya SK penetapan lokasi (penlok), surat perintah pelaksanaan tahapan pembebasan lahan, penugasan resmi OPD teknis dari pemerintah daerah, hingga roadmap operasional seperti jadwal pendataan, penilaian, musyawarah nilai ganti rugi, dan rencana eksekusi pembebasan lahan.
Bahkan informasi terkait pembiayaan mulai dari sumber dana hingga pagu indikatif belum pernah disampaikan secara formal.
Ade mengungkapkan komunikasi terakhir dilakukan bersama salah satu pejabat kelurahan bernama Ibu RHM, tetapi informasi yang diterima masih bersifat lisan sehingga tidak dapat dijadikan acuan.
“Kami memerlukan kejelasan dalam bentuk dokumen resmi, bukan hanya penyampaian informal. Tanpa itu, proses tidak dapat bergerak ke tahap teknis berikutnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memutus kebuntuan ini, mulai dari penetapan dokumen legal, kepastian penanggung jawab teknis, hingga pengumuman alur kerja yang terstruktur.
Menurutnya, kejelasan pemerintah bukan hanya penting untuk keberlanjutan proyek, tetapi juga agar warga dapat melihat arah pembangunan yang bermanfaat langsung bagi lingkungan mereka.
“Dengan adanya pemberitaan ini, kami berharap pemerintah dapat memberikan definisi tahapan yang jelas, termasuk penetapan instrumen formal yang diperlukan,” tutup Ade. (el’s)
