Depok | Sketsa Online – Dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025, Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kerja legislatif melalui pembangunan sinergitas linier antara fungsi pengawasan di tingkat kota dan provinsi.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan pemerintahan yang lebih terpadu, transparan, dan sejalan dengan arah kebijakan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari agenda kerja DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh H. Pradi Supriatna, anggota Komisi I DPRD Jabar sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok.
Dalam agenda tersebut, Fraksi Gerindra Depok turut dilibatkan untuk menyelaraskan fungsi pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan provinsi dan kota.
“Atas arahan Bang H. Pradi SupriatnaPradi Supriatna, kami di Fraksi Gerindra Depok ikut memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan di tingkat kota linier dengan provinsi. Sinergi ini penting supaya arah pembangunan dan pelaksanaan program pemerintahan tetap dalam koridor yang sama,” ujar Edi Masturo di kediaman H. Pradi Supriatna, Gg. Wali, Kukusan, Depok pada Sabtu (8/11).
Ia menegaskan, fungsi pengawasan linier bukan sekadar koordinasi antar-lembaga, tetapi juga bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat.
“Dengan pengawasan yang sinergis, setiap kebijakan daerah bisa dikawal secara objektif dan saling melengkapi antara DPRD Jabar dan DPRD Depok,” imbuhnya.
Melalui kegiatan pengawasan tahun anggaran 2025 ini, Fraksi Gerindra menilai pentingnya kolaborasi antartingkat pemerintahan dalam memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Dengan komunikasi dan arah kebijakan yang berada pada satu frekuensi, sinergi tersebut diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang lebih solid dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Kami ingin memastikan setiap arah kebijakan, baik di provinsi maupun kota, bergerak dalam satu frekuensi yakni membangun masyarakat yang sejahtera dan pemerintahan yang transparan,” ujar Edi.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra Kota Depok tidak hanya ingin memastikan kebijakan berjalan selaras, tetapi juga menanamkan budaya politik yang kolaboratif dan berorientasi hasil.
Gerindra percaya, pengawasan yang linier antara provinsi dan kota merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berpihak pada rakyat.
“Kami tidak sekadar mengawal kebijakan, tetapi juga menyiapkan arah baru dalam pengawasan legislatif yang tidak berhenti pada evaluasi, melainkan mendorong inovasi kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat Depok dan Jawa Barat,” tutupnya. (el’s)
