Depok | Sketsa Online – Program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sukmajaya tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga terbukti menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberadaan dapur MBG memberi dampak langsung bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas usaha lokal.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Depok Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, H. Turiman, saat meninjau pelaksanaan program MBG di Jl. Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pada Senin (12/1/2026).
Turiman menjelaskan, hampir seluruh operasional dapur MBG melibatkan masyarakat setempat, mulai dari tenaga produksi hingga pengadaan bahan pangan. Pola ini menciptakan efek berantai yang positif bagi ekonomi warga.
“Satu dapur MBG bisa menyerap sekitar 50 sampai 52 tenaga kerja. Mayoritas berasal dari warga sekitar, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Turiman.
Saat ini, tercatat sekitar 25 dapur MBG beroperasi di Kecamatan Sukmajaya. Dengan rata-rata 52 tenaga kerja per dapur, sedikitnya 1.300 warga terserap melalui program tersebut.
Dari jumlah itu, sekitar 47 orang merupakan tenaga lokal, sementara sisanya diisi tenaga profesional seperti kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi yang juga diprioritaskan dari wilayah setempat.
Program MBG dinilai sangat membantu masyarakat Sukmajaya yang masih didominasi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain membuka lapangan kerja, keberadaan dapur MBG turut menumbuhkan optimisme warga terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung.
Tidak hanya pada sektor ketenagakerjaan, program MBG juga memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan pedagang lokal. Pengadaan bahan pangan yang dilakukan langsung dari lingkungan sekitar mendorong peningkatan omzet sekaligus memperkuat perputaran ekonomi warga.
Di sisi lain, Turiman menegaskan pentingnya menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Pengelola dapur MBG diminta konsisten memenuhi standar gizi, porsi, dan cita rasa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mutu makanan tidak boleh menurun. Jangan sampai ada pengurangan porsi atau kualitas. Kalau memungkinkan, justru harus ada nilai tambah bagi anak-anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Turiman juga mengapresiasi wacana penerapan konsep menu pilihan dalam program MBG. Pelibatan sekolah dan penerima manfaat dinilai dapat membantu dapur memahami selera siswa tanpa mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pendekatan ini baik, karena anak-anak merasa diperhatikan. Selama tetap sesuai standar gizi, menu bisa dibuat lebih variatif dan disukai,” katanya.
Selain itu, penguatan saluran pengaduan dan masukan masyarakat dinilai perlu terus dilakukan melalui peran Koordinator Kecamatan (Korcam). Sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan baik diharapkan mampu menjadikan setiap keluhan sebagai bahan perbaikan program.
Turiman berharap program MBG tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga terus dikembangkan sebagai model kebijakan yang menyentuh dua aspek sekaligus, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal.
Dengan pengelolaan yang konsisten dan transparan, dapur MBG diyakini mampu menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat Sukmajaya dalam jangka panjang. (el’s)




