Mandailing Natal, | Sketsa Online.com – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Partai PDI Perjuangan, Teguh W. Hasahatan Nasution, SH.,M.H.,melaksanakan Reses ke II Tahun Sidang 2025/2026 pada Minggu (17/5/2026) di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Dalam kegiatan reses tersebut hadir PJ. Kepala Desa Panggautan, Ahmad Subhan Batubara, M.M., Kepala Desa, Sasaran Nando Yuhando, Ketua BPD Panggautan, Ahmad Rifdi, Ketua PAC PDI Perjuangan Natal, Asbulin, Wakil Manager PLN ULP Natal, Jefri, serta para tokoh masyarakat Panggautan dan Sasaran.
Teguh, dalam sambutannya memaparkan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban dari anggota DPRD. Reses menjadi wadah menjemput aspirasi di daerah pemilihan (dapil). Ia juga memaparkan secara ringkas 3 fungsi DPRD yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.
“Kebetulan saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Komisi III yang diantaranya bermitra dengan PUPR, BPKAD, Bapperida dan beberapa dinas strategis lainnya termasuk PLN dan PDAM Tirta Madina,” ucap Teguh W. Hasahatan Nasution, S.H., M.H.
Lebih lanjut kata Teguh, sebagai wadah menjemput aspirasi, dalam reses itu dirinya membuka ruang untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.
“Baru-baru ini kami juga di DPRD Madina juga telah merancang Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan hal ini merupakan salah satu fungsi Legislasi,” terang Teguh.
“Sebenarnya kami mengundang pihak Direktur PDAM Tirta Madina dan Manager PLN ULP Natal, mungkin ada halangan sehingga tidak bisa hadir, untuk PLN ULP Natal diwakili Wakil Manager,” lanjut Teguh.
“Silahkan kepada bapak/ibu untuk menyampaikan aspirasi, usul, kritik maupun saran tentang apa saja yang berkaitan dengan fungsi DPRD, bila bukan dibidang kami komisi III, kami tetap akan menyampaikan dan suarakan kepada kawan-kawan di komisi terkait,” ujar kader Ganteng yang sudah bertahan 3 periode ini.
Dari pantauan di lokasi reses, beberapa tokoh masyarakat Panggautan dan Sasaran menyampaikan berbagai keluhan dan usulan. Diantaranya tentang pelayanan RSUD dr. Husni Thamrin yang hingga kini belum bisa melayani pasien BPJS.
“Tolong pak Dewan, kami masyarakat hingga saat ini belum bisa menikmati layanan BPJS di RSUD dr. Husni Thamrin Natal. Kami harap ini menjadi perhatian pemerintah dan DPRD bisa mendesak agar mutu dan pelayanan RSUD tersebut bisa lebih layak,” ucap Helmi salah satu tokoh masyarakat.
Selain itu, diantara yang dikeluhkan masyarakat mengenai arus listrik yang tidak stabil untuk wilayah Natal. Untuk bidang pendidikan, salah satu warga Panggautan menyampaikan keprihatinannya atas kondisi SD Negeri 364 Panggautan yang dinilai kurang layak, butuh renovasi dan ruang kelas baru. Ada pula usulan pembangunan drainase dikarenakan Desa Panggautan juga merupakan wilayah terdampak banjir apalagi dengan adanya pembangunan parit oleh salah satu perusahaan perkebunan di wilayah Kampung Sawah memicu debit air lebih besar kearah Desa Panggautan dan Desa Sasaran bila banjir terjadi.
Ada juga usulan pembangunan Tangkahan perahu bagi nelayan di Desa Panggautan serta permohonan agar jalan Panggautan – Sikara-kara I kembali dilanjutkan pembangunannya.
Menyahuti aspirasi masyarakat peserta reses, Teguh berjanji akan berjuang untuk menindaklanjuti sesuai tupoksinya sebagai DPRD.
Sementara itu, Wakil Manager PLN ULP Natal, Jefri, yang diberi kesempatan menjelaskan permasalahan arus listrik yang memiliki voltage rendah menyampaikan hal ini terjadi karena cakupan pembagian arus listrik yang luas dan membutuhkan solusi berupa Gardu Induk (GI).
“Pihak PLN sudah mewacanakan pembangungan GI (Gardu Induk) untuk penguatan suply daya dan kemarin sudah ditinjau lokasi pembangunannya di wilayah Linggabayu tepatnya di Tapus. Namun butuh proses waktu dan kajian lebih dalam,” terang Jefri singkat.(IS)
