Depok | Sketsa Online – Antusiasme warga Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, terlihat dalam kegiatan sosialisasi tugas dan wewenang Komisi B DPRD Kota Depok yang digelar Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, pada Minggu (1/3/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 40 peserta, dengan mayoritas kaum perempuan, berlangsung hangat dan interaktif. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran, fungsi, serta kewenangan Komisi B DPRD Kota Depok dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya di sektor perekonomian dan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, H. Hamzah menjelaskan bahwa DPRD tidak hanya memiliki tugas membentuk peraturan daerah, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menerangkan bahwa Komisi B memiliki ruang lingkup kerja yang cukup luas dan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
“Komisi B mengurusi banyak hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari perdagangan, koperasi, UMKM, hingga sektor pertanian dan pariwisata. Sosialisasi ini penting agar warga mengetahui peran kami sekaligus dapat ikut mengawasi kinerja DPRD,” ujarnya.
H.Hamzah menjelaskan, Komisi B DPRD Kota Depok membidangi berbagai sektor strategis, di antaranya perdagangan dan perindustrian, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, serta ketahanan pangan.
Selain itu, komisi ini juga menangani urusan pasar, koperasi dan UMKM, perpajakan daerah, perbankan, perusahaan daerah, pengelolaan aset daerah, penanaman modal, hingga sektor pariwisata.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan DPRD menjadi hal penting untuk membangun komunikasi yang lebih efektif antara wakil rakyat dan konstituen.
“Ketika masyarakat memahami tugas DPRD, maka aspirasi yang muncul di tingkat bawah dapat tersampaikan dengan lebih jelas dan bisa diperjuangkan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga,” katanya.
Selain pemaparan materi, kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi dialog antara warga dan Ketua Komisi B DPRD Kota Depok. Para peserta terlihat aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari pengelolaan pasar tradisional, akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga persoalan retribusi daerah.
Lebih lanjut, H. Hamzah menilai berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sektor ekonomi kerakyatan di Kota Depok, terutama melalui pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, serta peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
“Sektor ekonomi kerakyatan harus terus diperkuat. UMKM, koperasi, dan perdagangan rakyat merupakan tulang punggung perekonomian daerah. DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi seperti ini akan terus dilakukan di berbagai wilayah di Kota Depok sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta membangun komunikasi yang lebih dekat antara DPRD dan masyarakat.
“Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi komitmen kami dalam membangun Kota Depok. Dengan komunikasi yang baik antara DPRD dan masyarakat, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih efektif, partisipatif, dan tepat sasaran,” tutupnya. (el’s)
.){kind=link}