Depok | Sketsa Online – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto S.H., menggelar sosialisasi tugas dan fungsi komisi (Soskom) bersama para ketua RT dan RW di Kecamatan Cipayung, Selasa (3/3/26).
Kegiatan ini menjadi wadah penyampaian informasi sekaligus penyerapan aspirasi warga terkait kebijakan publik di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam pemaparannya, Siswanto menegaskan pentingnya pemahaman struktur dan kewenangan DPRD, khususnya Komisi D yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga pembahasan bersama perangkat daerah.
“Sosialisasi ini kami lakukan agar para ketua RT dan RW memahami tugas serta kewenangan Komisi D. Dengan begitu, informasi terkait program pemerintah dapat disampaikan secara benar dan tidak simpang siur. Kami ingin setiap kebijakan yang dibahas di DPRD bisa dipahami masyarakat secara utuh,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima bantuan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Siswanto menjelaskan, data tersebut menjadi acuan pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kondisi sosial dan ekonomi terbaru warga.
Ia menegaskan bahwa perubahan status kepesertaan bukan berarti hak warga dicabut secara sepihak, melainkan hasil pemutakhiran data berkala.
“Banyak pertanyaan terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan. Pemerintah saat ini mengacu pada DTSEN agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Jika ada data yang tidak sesuai, warga dapat melapor melalui mekanisme yang berlaku untuk dilakukan verifikasi ulang. Jadi bukan serta-merta dicabut, tetapi disesuaikan dengan hasil pendataan terbaru,” jelasnya.
“Peran RT dan RW sangat penting dalam memastikan data warga tetap mutakhir, termasuk melaporkan perubahan status ekonomi, kepindahan domisili, maupun kondisi khusus yang memerlukan perhatian, ” jelasnya.
Selain persoalan bantuan sosial, pembahasan juga menyoroti kondisi Setu Citayam. Warga mengeluhkan perubahan warna air menjadi kehijauan akibat terganggunya sirkulasi. Saluran penghubung dengan Kali Baru yang tertutup permanen diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya aliran air.
Menanggapi hal tersebut, Siswanto menilai revitalisasi kawasan perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan pemerintah provinsi, mengingat kewenangan pengelolaannya berada di tingkat tersebut.
Ia menekankan bahwa penataan tidak hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga keberlanjutan ekosistem serta fungsi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jika saluran dari Kali Baru dapat dibuka kembali, sirkulasi air akan membaik dan ekosistem pulih. Revitalisasi juga perlu dilengkapi ruang terbuka hijau dan area UMKM agar memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Penataan harus menyeluruh, bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga memperbaiki fungsi lingkungannya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kesiapan infrastruktur, termasuk rencana pelebaran Jalan Raya Cipayung sebagai jalur alternatif selama pembangunan Underpass Citayam berlangsung. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dan mencegah kemacetan berkepanjangan.
“Jalan ini diproyeksikan sebagai jalur utama bagi masyarakat yang beraktivitas dari Bogor menuju Depok dan Jakarta maupun sebaliknya. Karena itu, pelebarannya krusial untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkapnya.
Melalui kegiatan Soskom ini, Siswanto berharap masyarakat semakin memahami mekanisme kebijakan publik, mulai dari pendataan bantuan sosial hingga penataan lingkungan dan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan di DPRD untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah maupun provinsi sesuai kewenangan.
“Sosialisasi ini bukan hanya forum diskusi, tetapi ruang untuk menyatukan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Ketika data diperbarui dengan benar, lingkungan dijaga bersama, dan infrastruktur direncanakan secara matang, kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran. Kami ingin komunikasi seperti ini terus berjalan agar setiap keputusan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil warga,” tutupnya. (el’s)
