Depok | Sketsa Online – Polemik kepengurusan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Depok akhirnya mendapat perhatian langsung dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Rudi Malau, menegaskan bahwa rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Depok, Edmon Johan, resmi dicabut pada 25 Februari 2026.
Pencabutan tersebut dilakukan karena penunjukan Plt Ketua belum memiliki dasar Surat Keputusan (SK) resmi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat.
Menurut Rudi, sejumlah pihak sebelumnya menghadiri kegiatan konsolidasi atau pengukuhan karena mengira SK penunjukan Plt Ketua telah diterbitkan. Namun setelah dilakukan pengecekan internal, dokumen tersebut ternyata belum pernah dikeluarkan.
“Banyak yang hadir karena mengira SK sudah ada. Setelah kami cek kembali, ternyata SK Plt itu belum ada, bahkan masih sebatas pertimbangan dan belum sampai pada tahap penerbitan,” ujar Rudi.
Ia menjelaskan, dalam tata kelola organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, setiap pengangkatan atau pengukuhan pengurus harus memiliki dasar hukum berupa SK resmi dari tingkat organisasi yang berwenang. Tanpa adanya SK tersebut, kegiatan yang mengatasnamakan kepengurusan organisasi dinilai belum memiliki legitimasi administratif.
Rudi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat telah memberikan arahan agar kegiatan konsolidasi atau pengukuhan di Depok ditunda hingga polemik internal dapat diselesaikan terlebih dahulu. Penundaan tersebut dimaksudkan agar persoalan organisasi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Dari Jawa Barat sebenarnya sudah disampaikan agar kegiatan itu ditunda, dengan tujuan supaya polemik internal di Depok diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme organisasi,” jelasnya.
Ia menilai dinamika seperti ini merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Namun demikian, setiap perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Rudi menyampaikan bahwa masa kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Depok saat ini akan berakhir pada Oktober 2026. Sesuai ketentuan organisasi, Musyawarah Kota (Mukota) sebagai forum tertinggi di tingkat daerah dapat dilaksanakan dua bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus untuk mulai mempersiapkan agenda Mukota secara matang, termasuk pembentukan panitia pelaksana dan penyusunan tahapan penjaringan calon ketua.
“Kalau masa jabatan berakhir Oktober 2026, maka Mukota bisa dilaksanakan sekitar Agustus atau September. Itu forum resmi organisasi untuk menentukan kepemimpinan berikutnya,” ujarnya.
Rudi berharap polemik yang terjadi tidak berlarut-larut dan seluruh pengurus dapat kembali fokus pada penguatan peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Depok dalam mendukung dunia usaha di daerah.
“Perbedaan dalam organisasi adalah hal yang biasa. Yang terpenting bagaimana kita menyelesaikannya secara dewasa melalui mekanisme organisasi, sehingga marwah Kadin tetap terjaga dan seluruh pengurus dapat kembali bersatu membangun dunia usaha di Depok,” tutupnya. (el’s)
