Depok | Sketsa Online – Kebijakan evaluasi program Universal Health Coverage (UHC) oleh Wali Kota Depok terus menuai respons positif dari berbagai kalangan.
Legislator Jawa Barat, Iwan Koswara, menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberanian pemerintah daerah untuk memastikan layanan kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar tercatat baik secara administratif.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah program sudah betul-betul dirasakan masyarakat luas atau hanya dinikmati segelintir orang. Faktanya, masih banyak warga yang belum mengetahui adanya UHC,” ujarnya usai Reses di RW. 15 Kelurahan Sukamaju, Depok pada Jumat (13/2/26).
Ia menegaskan bahwa peninjauan ulang bukan berarti penghentian layanan, melainkan mekanisme perbaikan sistem agar manfaat program semakin merata.
“Perlu diketahui, UHC ini bukan penghentian program, tetapi upaya memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya segelintir orang. Ini juga merupakan program Kemensos Pusat,” tegasnya.
Menurutnya, langkah evaluasi tersebut merupakan respons atas berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur formal maupun komunikasi langsung di lapangan. Banyak warga, masih mempertanyakan kejelasan penerima manfaat, prosedur penggunaan layanan, hingga transparansi data peserta.
“Saya mengapresiasi keberanian Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam membenahi UHC di Kota Depok. Kalau memang ada yang belum tepat sasaran, harus diperbaiki. Justru ini langkah bagus agar anggaran kesehatan tersalurkan secara adil. Menurut saya, ini kebijakan yang pro-rakyat,” lanjutnya.
Ia menilai program berskala besar seperti jaminan kesehatan daerah memang membutuhkan evaluasi berkala karena data sosial ekonomi warga terus berubah.
“Tanpa pembaruan data, potensi ketidaktepatan sasaran akan berulang. Karena itu, verifikasi lapangan, sinkronisasi data antarlembaga, serta pengawasan distribusi layanan menjadi kunci keberhasilan kebijakan,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memastikan fasilitas kesehatan tidak dimanfaatkan secara tidak semestinya oleh pihak yang tidak berhak. Ia menekankan bahwa anggaran kesehatan merupakan dana publik yang harus dijaga akuntabilitasnya agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat kecil.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra. Ia menilai langkah pemerintah daerah patut diapresiasi karena berani mengambil keputusan strategis di tengah dinamika opini publik.
“Apa yang dilakukan pemerintah kota saat ini merupakan bagian dari rencana perubahan. Harapannya, pelayanan kesehatan ke depan bukan hanya meningkat jumlahnya, tetapi juga kualitasnya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan keberhasilan program kesehatan tidak hanya diukur dari banyaknya peserta, melainkan dari kualitas layanan yang diterima masyarakat. Indikatornya meliputi kemudahan akses, kecepatan penanganan pasien, kepastian pembiayaan, serta kenyamanan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Menurutnya, polemik yang sempat muncul di masyarakat sebagian dipicu informasi yang tidak utuh. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menyampaikan penjelasan yang seimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Isu kesehatan itu sensitif. Kalau informasinya tidak lengkap, bisa memicu opini seolah program dihentikan. Padahal kenyataannya sedang dievaluasi supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menilai keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi publik sebagai perkembangan positif dalam tata kelola pemerintahan. Dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak yang menyampaikan kritik, disebutnya sebagai langkah maju dalam membangun kepercayaan warga terhadap kebijakan publik.
“Ini hal baru yang patut diapresiasi karena pemerintah mau mendengar langsung masyarakat. Itu bagian dari upaya perbaikan pelayanan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Icuk memandang evaluasi ini dapat menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan daerah, tidak hanya pada data penerima, tetapi juga tata kelola anggaran, mekanisme rujukan, pengawasan pelaksanaan di fasilitas kesehatan, hingga sistem pelaporan masyarakat.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut melahirkan model layanan kesehatan yang lebih transparan, merata, dan efektif sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Mudah-mudahan pembenahan ini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus memperkuat prinsip keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan. Dengan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, kami optimistis sistem layanan kesehatan daerah akan semakin adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” tutupnya. (el’s)
 oleh Wali Kota Depok terus menuai respons positif dari berbagai kalangan.){kind=link}