Depok | Sketsa Online – Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Qonita Lutfiyah, SE.MM, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam pengelolaan Dana Kelurahan Berbasis RW dengan pagu Rp300 juta per RW. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak nyata dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lingkungan.
Menurut Hj. Qonita, Dana RW merupakan peluang strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di daerah pemilihannya Cipayung, Sawangan, dan Bojongsari, yang masih menghadapi persoalan mendasar seperti drainase lingkungan, jalan permukiman, pengelolaan sampah, hingga penguatan layanan sosial berbasis warga.
“Dana RW ini bukan dana kecil. Jika tidak direncanakan dengan matang, risikonya anggaran habis tetapi persoalan warga tetap tidak terselesaikan. Setiap rupiah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya, pada Jumat (23/1/26).
Ia menilai variasi menu kegiatan yang tersedia kerap membuat usulan dari RW sangat beragam. Namun demikian, tidak semua usulan menyentuh kebutuhan yang paling mendesak. Karena itu, ia mendorong pengurus RW dan RT untuk berani menetapkan skala prioritas berdasarkan kondisi lapangan, bukan sekadar mengikuti pola usulan tahun-tahun sebelumnya.
“Setiap wilayah memiliki karakter dan persoalan berbeda. Di dapil saya masih ada titik rawan genangan, jalan lingkungan yang belum layak, serta kebutuhan sarana sosial. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya didahulukan, bukan kegiatan yang terlihat ramai tetapi minim dampak,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hj. Qonita juga menyoroti potensi tumpang tindih anggaran antara Dana RW dengan program perangkat daerah maupun dana aspirasi anggota DPRD. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan agar anggaran publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Kita tidak ingin satu kegiatan dibiayai dari beberapa sumber, sementara kebutuhan lain justru terabaikan. Di sinilah pentingnya koordinasi antara RW, kelurahan, dan DPRD,” katanya.
Terkait program rutin seperti Posyandu, bank sampah, Kampung Proklim, dan kegiatan lingkungan lainnya, ia menekankan perlunya evaluasi berbasis kinerja. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas untuk mengukur manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Program yang baik tentu perlu dilanjutkan, tetapi harus ada ukuran keberhasilannya. Jangan sampai hanya menggugurkan kewajiban anggaran tanpa melihat hasil di lapangan,” jelasnya.
Dalam konteks pengawasan, Hj. Qonita menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Dana RW secara langsung. Ia menyatakan siap turun ke lapangan, menyerap aspirasi warga, serta melakukan evaluasi pascapelaksanaan kegiatan.
“Pengawasan tidak cukup hanya dari laporan. Kita harus melihat langsung pelaksanaannya agar tidak ada penyimpangan dan kualitas kegiatan tetap terjaga,” ungkapnya.
Selain pelaksanaan kegiatan, ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan Dana RW yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan, menurutnya, harus disertai administrasi dan pelaporan yang transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang benar. Dana RW adalah uang publik, sehingga seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban harus sesuai aturan dan bisa diaudit,” tegasnya.
Ia menilai pelaporan yang tertib bukan hanya untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan laporan yang jelas dan terbuka, warga dapat mengetahui penggunaan anggaran sekaligus dampak yang dihasilkan.
Lebih lanjut, Hj. Qonita mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan Dana RW. Menurutnya, partisipasi warga menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Dana ini milik masyarakat. Warga berhak mengetahui, mengawasi, dan memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan bersama,” katanya.
Hj. Qonita berharap Dana Kelurahan Berbasis RW dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kota Depok. Keberhasilan program ini, menurutnya, sangat bergantung pada integritas, perencanaan yang matang, serta komitmen seluruh pihak dalam pelaksanaannya.
“Jika dikelola dengan benar, Dana RW bisa menjadi solusi nyata bagi persoalan warga. Itu tujuan utamanya, dan itu yang akan terus saya kawal,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Hj. Qonita menegaskan bahwa Dana RW harus menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, guna menciptakan lingkungan yang lebih layak sekaligus menyiapkan masa depan Kota Depok yang lebih baik.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dirasakan manfaatnya. Ketika lingkungan semakin tertata dan kualitas hidup meningkat, di situlah kita sedang menyiapkan masa depan kota yang lebih manusiawi dan berdaya,” tutupnya. (el’s)
, Hj. Qonita Lutfiyah, SE.MM, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran.){kind=link}