Depok | Sketsa Online – Kebijakan Wali Kota Depok melakukan rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi PKB Kota Depok, Siswanto.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan strategis yang berpotensi menjadi mesin perubahan dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ketua Fraksi PKB Depok, Siswanto menyampaikan bahwa penyegaran yang menyentuh hampir separuh pimpinan OPD merupakan langkah wajar dalam dinamika pemerintahan. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Wali Kota Depok dalam mengoptimalkan peran setiap perangkat daerah agar bekerja lebih efektif dan selaras dengan arah pembangunan kota.
“Rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran yang dibutuhkan agar OPD dapat bekerja lebih optimal sesuai visi dan misi kepala daerah,” ujar Siswanto pada Kamis (15/1/26).
Ia menjelaskan, mutasi jabatan merupakan hak prerogatif Wali Kota yang diyakini telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan menyeluruh. Penempatan pejabat baru di sejumlah posisi strategis diharapkan mampu mempercepat pencapaian target kerja serta memperkuat fungsi OPD sebagai penggerak pembangunan.
“Keputusan ini tentu tidak diambil secara tiba-tiba, tetapi melalui pertimbangan khusus demi efektivitas pemerintahan,” katanya.
Pada sektor kesehatan, Siswanto menilai perubahan kepemimpinan di Dinas Kesehatan berpotensi mendorong peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membangun sistem kerja profesional yang berorientasi pada kebutuhan warga.
“Pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Optimalisasi layanan kesehatan, lanjut Siswanto, tidak hanya bergantung pada kebijakan layanan gratis, tetapi juga pada perubahan pola pikir warga. Masyarakat yang secara ekonomi telah mapan diharapkan berpartisipasi aktif melalui kepesertaan BPJS Mandiri sebagai bentuk subsidi silang bagi kelompok kurang mampu.
“Tugas pimpinan Dinas Kesehatan yang baru adalah mendorong kesadaran masyarakat agar terlibat aktif dalam sistem jaminan kesehatan, sehingga warga tidak mampu benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujarnya.
Selain bidang kesehatan, sektor sosial juga menghadapi tantangan seiring perubahan sistem pendataan masyarakat kurang mampu yang kini berbasis kebijakan pemerintah pusat. Akurasi data dinilai menjadi kunci utama agar program bantuan sosial tepat sasaran.
“Pendataan harus dilakukan secara objektif dan akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan,” katanya.
Peran Kepala Dinas Sosial yang baru dinilai penting dalam memastikan proses pendataan berjalan transparan, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya di tengah masa penyesuaian sistem nasional.
Lebih lanjut, Siswanto menilai penyegaran OPD harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja. Pembukaan peluang kerja seluas-luasnya diyakini berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di Kota Depok.
“Jika kesempatan kerja tersedia, maka tingkat pengangguran akan berangsur menurun,” ujarnya.
Siswanto menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan ini merupakan bagian dari strategi Wali Kota Depok untuk mengoptimalkan seluruh jajaran OPD. Kebijakan tersebut diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Menutup pernyataannya, Siswanto menilai penyegaran OPD harus menjadi titik awal konsolidasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
“Dengan kepemimpinan yang solid, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, Kota Depok mampu melaju sebagai kota yang maju, inklusif, dan siap menjawab tantangan pembangunan jangka panjang,” tutup Siswanto. (el’s)
 mendapat apresiasi .){kind=link}