Depok | Sketsa Online – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Depok–Bekasi, Iwan Koswara, menggelar dialog terbuka bersama warga RW 15 Villa Pertiwi, Kelurahan Sukamaju, Depok dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan partisipatif, dengan warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kualitas layanan dasar publik yang mereka rasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya berasal dari Garut, sementara aktivitas kedinasan lebih banyak di Bandung karena seluruh anggota dewan provinsi diwajibkan berada di kantor pada hari kerja. Namun justru karena itu saya merasa penting hadir langsung di tengah masyarakat agar bisa melihat kondisi riil yang terjadi,” ujarnya pada Jumat (13/2/26).
Dialog tersebut menjadi wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus ruang evaluasi terbuka terhadap efektivitas pelayanan pemerintah daerah.
“Pertemuan seperti ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional kami untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan ruang lingkup tugasnya di Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, hingga pemberdayaan perempuan. Seluruh sektor tersebut, menurutnya, merupakan fondasi utama layanan publik.
“Karena bidang yang kami tangani bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat, komisi ini sering disebut ‘komisi air mata’. Istilah itu menggambarkan bahwa persoalan yang kami hadapi bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut realitas sosial yang nyata,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan legislatif tidak hanya berbasis laporan, melainkan juga observasi langsung di lapangan agar penilaian yang diperoleh objektif dan faktual.
“Kami sering melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan ke lokasi pelayanan publik. Tujuannya supaya kondisi yang kami lihat benar-benar apa adanya, bukan situasi yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan, warga menyoroti persoalan klasik penerimaan murid baru. Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa sistem seleksi telah dirancang transparan dengan beberapa jalur resmi yang harus dipatuhi.
“Saat ini tersedia jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi dengan aturan masing-masing. Pejabat maupun anggota legislatif tidak diperbolehkan menerima titipan siswa karena konsekuensinya besar bagi sekolah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa integritas sistem pendidikan harus dijaga bersama oleh seluruh pihak agar keadilan akses pendidikan tetap terjamin.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kepala sekolah bisa dikenai sanksi administratif. Karena itu masyarakat sebaiknya mengikuti prosedur resmi dan memanfaatkan jalur sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pembahasan kemudian beralih ke sektor kesehatan yang juga menjadi perhatian utama warga. Ia mengakui masih adanya laporan terkait pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
“Sering muncul keluhan pasien ditolak dengan alasan ruang penuh atau fasilitas terbatas. Jika menemukan kondisi seperti itu, silakan laporkan karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan pelayanan harus berlaku di seluruh fasilitas kesehatan tanpa pengecualian.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan peserta BPJS di fasilitas mana pun, termasuk di RSUD Kota Depok maupun rumah sakit swasta mitra,” lanjutnya.
Ia juga mengungkap contoh kasus yang pernah ditangani setelah menerima laporan masyarakat.
“Ada laporan anak yang harus menjalani operasi mata tetapi tertunda hingga dua bulan akibat keterbatasan fasilitas. Setelah kami koordinasikan dengan dinas terkait, penanganannya dapat diproses. Ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat sangat penting dalam memperbaiki layanan publik,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan bantuan sosial yang masih menghadapi tantangan pada aspek akurasi data penerima. Ia menilai pembaruan data secara berkala menjadi faktor kunci agar program perlindungan sosial berjalan efektif.
“Masih ditemukan warga yang sudah meninggal tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan belum masuk daftar. Karena itu validitas data harus terus diperbarui agar penyaluran tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam sektor ketenagakerjaan, ia menilai tantangan wilayah perkotaan terletak pada tingginya jumlah pencari kerja yang belum diimbangi keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Pemerintah provinsi menyediakan pelatihan kompetensi dan informasi lowongan kerja agar masyarakat memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Pelatihan usaha rumahan seperti kuliner atau kerajinan dapat membantu menambah penghasilan keluarga, meskipun kuota program masih terbatas,” tuturnya.
Menutup dialog, ia menekankan bahwa kualitas layanan publik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan.
“Jika ada persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun bantuan pemerintah, sampaikan kepada kami. Partisipasi warga adalah fondasi utama agar pelayanan publik semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” tutupnya. (el’s)
