Jakarta | Sketsa Online – Sekretaris DPC PKB Kota Depok, Iwan Setiawan mengapresiasi penyelenggaraan Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual yang digelar DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (18/5/2026).
Forum yang dihadiri ratusan pengelola pondok pesantren, pemerintah, serta aparat penegak hukum itu dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan santri sekaligus mendorong transformasi pendidikan pesantren agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.
Menurut Iwan, kegiatan tersebut tidak hanya membahas persoalan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, tetapi juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas, daya saing, dan sistem pendidikan pesantren di Indonesia.
“Forum ini sangat penting karena mempertemukan pesantren, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual sekaligus membangun sistem pendidikan pesantren yang lebih baik, aman, dan berkualitas,” ujar Iwan.
Ia menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah pesantren dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan santri serta membangun mekanisme pengawasan yang lebih efektif di lingkungan pesantren.
Salah satu poin yang mengemuka dalam forum tersebut ialah pembentukan satuan tugas khusus anti kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Gagasan itu sejalan dengan langkah Nahdlatul Ulama (NU) yang tengah mendorong pembentukan Satgas Saka Pesantren sebagai respons terhadap berbagai kasus yang terjadi.
Selain itu, pesantren juga didorong memiliki sistem pengaduan atau whistleblowing system agar santri maupun korban memiliki ruang aman untuk melapor.
“Selama ini masih ada korban yang takut menyampaikan laporan karena khawatir atau tidak memiliki akses pengaduan yang jelas. Maka, sistem pengaduan yang aman dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam perlindungan santri,” katanya.
Iwan menegaskan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan nilai moral, etika, dan ajaran keagamaan yang menjadi fondasi pendidikan pesantren.
“Pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan akhlak, etika, dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik,” tegasnya.
Tak hanya membahas perlindungan santri, forum tersebut juga menyoroti fenomena penurunan jumlah santri di Indonesia dalam lima tahun terakhir berdasarkan data Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama Republik Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, jumlah santri tercatat menurun dari 4,37 juta pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi sekitar 1,38 juta pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026. Penurunan itu mencapai sekitar 68,4 persen atau hampir tiga juta santri dalam kurun waktu lima tahun.
Iwan mengungkapkan, penurunan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan orientasi pendidikan masyarakat, dampak ekonomi pascapandemi, hingga persaingan dengan lembaga pendidikan modern berbasis teknologi.
“Masyarakat sekarang cenderung memilih lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas teknologi, kurikulum modern, dan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel. Sementara sebagian pesantren masih menghadapi tantangan dalam pengembangan kurikulum, manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan perubahan pola pikir generasi muda juga menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren. Generasi saat ini dinilai lebih tertarik pada sistem pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja maupun perkembangan industri modern.
Karena itu, Iwan menilai pesantren perlu melakukan transformasi secara terpadu, baik dari sisi kualitas pendidikan, penguatan karakter, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan keterampilan santri.
“Pesantren harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislamannya. Modernisasi pendidikan pesantren penting dilakukan agar pesantren tetap relevan, diminati masyarakat, dan mampu melahirkan generasi santri yang unggul,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Iwan menegaskan transformasi pesantren tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola pesantren semata, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem pendidikan keagamaan secara nasional.
Saat ini, pembentukan satuan tugas anti kekerasan seksual di pesantren masih dalam tahap perumusan bersama pemerintah dan berbagai pihak terkait di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
Iwan berharap hasil Temu Nasional Ponpes PKB dapat menjadi pijakan awal dalam membangun sistem pendidikan pesantren yang lebih aman, modern, inklusif, dan kompetitif di tengah perkembangan pendidikan nasional.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 12.977 pesantren. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 7.347 pesantren dan Banten sebanyak 6.776 pesantren. (el’s)
 di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (18/5/2026).){kind=link}