TAMANSARI, Bogor | Sketsa Online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mempertegas komitmen dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi, khususnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Penguatan sinergi tersebut disampaikan dalam momentum peringatan hari jadi TNGHS ke-34 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Sukamantri, Tamansari, Kamis (26/2).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Jaro Ade bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, unsur Forkopimcam Tamansari, jajaran Kementerian Kehutanan, Pemkab Bogor, Balai TNGHS, perwakilan masyarakat adat kasepuhan, akademisi, peneliti, dunia usaha, hingga organisasi pendamping masyarakat.
TNGHS Punya Nilai Strategis Nasional dan Global
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki menegaskan bahwa TNGHS merupakan hutan tropis pegunungan terbesar di Pulau Jawa dengan nilai strategis, baik secara ekologis maupun ekonomi. Kawasan ini menjadi daerah tangkapan air vital yang menyuplai kebutuhan jutaan masyarakat di Jawa Barat dan Banten.
Sebanyak 115 sungai diketahui berhulu dari kawasan tersebut, menjadikan TNGHS sebagai salah satu penyangga utama ketahanan air regional.
Selain fungsi hidrologis, kawasan ini juga menjadi habitat satwa kunci yang dilindungi seperti Elang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa. Keberadaan satwa-satwa tersebut mempertegas pentingnya perlindungan kawasan konservasi yang diakui hingga tingkat global.
“Nilai konservasinya tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional,” ujar Rohmat.
Tiga Pilar Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kementerian Kehutanan menegaskan tiga pilar utama dalam pengelolaan kawasan konservasi ke depan, yakni:
-
Penguatan perlindungan dan penegakan hukum kehutanan.
-
Pengembangan kolaborasi multipihak.
-
Pendekatan berbasis sains dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah pusat juga berkomitmen menertibkan praktik ilegal di kawasan hutan melalui penguatan satuan tugas dan peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan dengan dukungan teknologi modern.
Menurut Rohmat, perlindungan kawasan konservasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Pemkab Bogor Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menyampaikan salam hormat dari Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dalam menjaga kelestarian hutan di wilayah selatan Kabupaten Bogor.
Ia menekankan bahwa keberadaan TNGHS serta Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki peran vital sebagai benteng ekologis dan penyangga kehidupan masyarakat.
“Tanpa kawasan konservasi ini, mungkin Bogor dan sekitarnya tidak dapat menikmati kualitas udara yang baik dan kesejukan seperti sekarang. Ini adalah benteng ekologis yang wajib kita jaga bersama,” ungkapnya.
Jaro Ade juga menyoroti pentingnya pembenahan zonasi kawasan hutan yang di masa lalu masih menyisakan tumpang tindih antara lahan masyarakat dan peta kawasan konservasi. Ke depan, pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan partisipatif guna meminimalisir konflik sosial.
Sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan, Pemkab Bogor tengah menggencarkan program pembangunan hutan kota. Setiap kecamatan ditargetkan memiliki minimal satu hektare hutan kota, disertai gerakan penanaman ribuan pohon di desa-desa.
Program tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan pengelola kawasan konservasi guna memperkuat ketahanan lingkungan di Kabupaten Bogor.
Komitmen Bersama Jaga Generasi Mendatang
Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Pemkab Bogor dan Kementerian Kehutanan optimistis kawasan konservasi seperti TNGHS akan tetap menjadi sumber kehidupan dan benteng ekologis bagi generasi mendatang. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.




