CIBINONG, Bogor | Sketsa Online – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah efisiensi energi. Meski menjadi yang pertama kali dilakukan, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Pemerintah Kabupaten Bogor resmi mengimplementasikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat sebagai bagian dari strategi efisiensi energi yang diinisiasi Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan lancar dan terkendali. Berdasarkan data sementara, sekitar 2.130 ASN atau sekitar 10 persen dari total pegawai menjalankan sistem kerja dari rumah.
“Ini adalah pertama kalinya kita menerapkan WFH di hari Jumat. Dari hasil pemantauan, seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua perangkat daerah menerapkan WFH secara penuh. Sejumlah unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjalankan Work From Office (WFO) secara penuh.
Beberapa wilayah seperti Kecamatan Tenjo dan Cigombong bahkan tidak menerapkan kebijakan WFH sama sekali. Selain itu, layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap beroperasi normal dengan kehadiran pegawai 100 persen.
Menurut Ajat, sebelum kebijakan diberlakukan, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian secara detail guna menjaga produktivitas.
“Setiap ASN sudah memiliki agenda kerja yang jelas dari pagi hingga sore. Kami juga melakukan pemantauan langsung untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelayanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan, khususnya terkait dampak terhadap efisiensi penggunaan energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga menjadi budaya baru yang lebih hemat dan produktif,” tambah Ajat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, memastikan bahwa sektor layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH.
Dalam pelaksanaannya, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit tetap beroperasi normal tanpa perubahan sistem kerja.
“Pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. WFH hanya diterapkan pada sebagian pegawai administratif dengan sistem bergiliran,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya memanfaatkan teknologi digital seperti rapat daring dan tanda tangan elektronik untuk menjaga kelancaran administrasi.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa kendala.
Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, yang menekankan pentingnya dukungan teknologi dalam keberhasilan kebijakan WFH.
“Kami mengoptimalkan penggunaan teknologi digital seperti Zoom Meeting dan tanda tangan elektronik. Selain itu, tim teknis tetap siaga di kantor untuk menjaga operasional layanan,” ungkapnya.
Di tingkat kecamatan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menilai kebijakan ini efektif dan efisien. Ia memastikan bahwa pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.
“ASN yang WFH tetap disiplin dan siap siaga. Pelayanan publik tidak terganggu karena petugas tetap hadir di lokasi layanan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi administrasi sangat membantu dalam mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pelaksanaan perdana yang berjalan sukses, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis kebijakan WFH dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima.
Sumber: VOA Bogor
