Depok | Sketsa Online – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto SH, mendesak Pemerintah Kota Depok segera mempercepat penanganan rumah warga yang rusak akibat hujan deras disertai angin kencang di wilayah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, serta sebagian wilayah Cipayung.
Siswanto mengatakan bahwa dirinya menerima banyak laporan dan foto dari warga terkait kondisi rumah yang atapnya terbang, bocor, hingga rusak parah setelah cuaca ekstrem melanda kawasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut sudah masuk kategori bencana dan membutuhkan tindakan cepat, khususnya bagi warga yang tidak mampu memperbaiki rumah mereka secara mandiri.
“Warga melapor kepada saya bahwa angin kencang menyapu atap rumah dan membuat air hujan masuk. Ini bukan kerusakan kecil, warga jelas membutuhkan bantuan pemerintah,” tegas Siswanto, pada Senin (01/12).
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa warga berpenghasilan rendah sangat terdampak karena tidak memiliki kemampuan membeli material bangunan untuk perbaikan. Pemerintah, kata dia, harus segera turun memberi dukungan konkret agar tempat tinggal warga kembali aman dan layak dihuni.
Siswanto juga menyoroti lambatnya mekanisme penyaluran Bantuan Tidak Terduga (BTT) di Kota Depok. Pasalnya, alur administrasi yang berlaku saat ini dinilai terlalu panjang, tidak responsif, dan sering membuat warga harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan bantuan.
Bantuan harus melalui pendataan RT, verifikasi RW, pengesahan kelurahan, hingga pemeriksaan ulang oleh dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkim), sebelum akhirnya masuk ke proses keputusan dan pencairan di tingkat kota. Sistem berlapis inilah yang disebutnya menjadi hambatan terbesar percepatan bantuan.
“Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa BTT tidak bisa langsung turun karena harus melewati proses administrasi yang panjang. Dari pendataan RT, naik ke RW, kelurahan, lalu Rumkim melakukan identifikasi ulang. Setelah itu baru diputuskan apakah layak mendapat bantuan. Ini terlalu lama,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah seharusnya sudah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya dan memperbaiki mekanisme BTT agar lebih cepat dan responsif terhadap kondisi darurat.
“Kalau kerusakan sudah terlihat jelas dan warga tidak mampu, seharusnya bantuan bisa langsung dieksekusi. Tidak perlu menunggu berlapis-lapis laporan. Ini keadaan darurat,” sambungnya.
Siswanto mendesak agar BTT benar-benar digunakan sebagaimana mestinya sebagai anggaran untuk kondisi tidak terduga, bukan terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Kepekaan aparatur pemerintah, menurutnya, sangat penting agar warga tidak semakin terbebani di tengah bencana.
Menutup pernyataannya, Siswanto menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lalai dalam situasi genting seperti ini.
“Bencana datang tiba-tiba, tanpa menunggu. Karena itu pemerintah tidak boleh menunda. Setiap menit keterlambatan adalah beban tambahan bagi warga yang rumahnya rusak,” tutupnya.
Ia memastikan bahwa dirinya akan terus mengawal proses ini hingga warga benar-benar mendapatkan bantuan yang layak. Baginya, seorang wakil rakyat harus hadir saat warga berada dalam kondisi paling sulit serta memastikan mereka kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. (el’s)
