Depok | Sketsa Online – Persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kembali menjadi sorotan utama dalam agenda reses anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua Fraksi Gerindra Depok, Edi Masturo, yang digelar di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana dialog terbuka tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, terutama menyangkut kebutuhan dasar yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam forum itu, berbagai aspirasi warga kembali mencuat. Mulai dari persoalan drainase lingkungan yang dinilai belum optimal, akses jalan rusak yang menghambat mobilitas warga, hingga meningkatnya angka pengangguran yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Namun, di antara berbagai persoalan yang disampaikan, masalah rumah tidak layak huni menjadi isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup warga sehari-hari.
Bagi sebagian masyarakat, kondisi rumah yang kurang layak tidak hanya menyangkut fisik bangunan semata, tetapi juga berdampak terhadap keamanan keluarga, kesehatan lingkungan, hingga tumbuh kembang anak-anak di dalamnya. Karena itu, penanganan RTLH dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Edi Masturo menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan hak dasar masyarakat yang harus diperjuangkan bersama. Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih aman, sehat, dan bermartabat.
“Masih banyak warga yang membutuhkan perhatian, khususnya terkait rumah tidak layak huni. Target kita sederhana, bagaimana warga bisa hidup lebih layak dan tersenyum. Kalau kebutuhan dasar seperti tempat tinggal saja belum terpenuhi dengan baik, tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berkembang,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengakui sebagian besar aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam agenda reses kali ini masih berkutat pada persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kebijakan agar pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Persoalan yang disampaikan warga ini adalah realitas di lapangan. Artinya, masih ada pekerjaan rumah besar yang harus kita selesaikan bersama. Kehadiran pemerintah harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Selain penanganan RTLH, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur lingkungan yang masih membutuhkan perhatian serius. Saluran air yang kurang memadai dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya genangan saat hujan deras, sementara akses jalan lingkungan yang rusak turut mengganggu aktivitas harian masyarakat.
Di sisi lain, persoalan ekonomi juga menjadi keluhan yang tidak kalah besar. Meningkatnya angka pengangguran membuat banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi berkepanjangan. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan warga untuk memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan hidup, hingga memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.
Lebih lanjut, Edi menilai persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penanganan RTLH, pembangunan infrastruktur, hingga upaya membuka peluang kesejahteraan harus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara utuh.
“Hasil reses ini tentu akan kami perjuangkan agar masuk dalam skala prioritas pembangunan. Aspirasi warga bukan sekadar catatan, tetapi menjadi bahan penting untuk memastikan arah kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa pembangunan Kota Depok ke depan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata mengejar capaian fisik yang terlihat secara kasat mata.
“Kita tidak ingin ada warga yang tertinggal hanya karena persoalan tempat tinggal dan kondisi ekonomi. Kota yang maju dilihat dari seberapa besar masyarakatnya bisa hidup layak, merasa diperhatikan, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Itu yang terus ingin kami perjuangkan,” tutupnya. (el’s)
 kembali menjadi sorotan utama dalam agenda reses anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua Fraksi Gerindra Depok, Edi Masturo, yang digelar di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis (7/5/2026).){kind=link}