Depok | Sketsa Online – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan Iwan Setiawan, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kota Depok untuk memaparkan secara komprehensif potret pendidikan di Kota Depok.
Di tengah berbagai capaian yang membanggakan, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar, terutama terkait pemerataan akses pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA). Program Rintisan Sekolah Gratis (RSSG) disebut sebagai langkah awal yang positif, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Iwan, secara geografis Depok memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga Daerah Khusus Jakarta sekaligus pintu gerbang Jawa Barat. Kondisi ini mendorong pertumbuhan pesat di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Ia bahkan menyebut indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Depok yang masuk lima besar nasional sebagai indikator kuat kemajuan tersebut, meski usia administratif kota ini relatif muda.
“Depok ini secara historis sudah lama memiliki tradisi pendidikan. Jadi capaian hari ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba,” ujarnya.
Di sisi lain, Iwan melihat peluang besar dari tingginya literasi digital masyarakat. Lebih dari 80 persen warga Depok merupakan pengguna internet, yang dinilainya menjadi modal penting untuk mendorong sistem pendidikan yang adaptif, berbasis teknologi, dan terbuka terhadap perkembangan global.
“Ini peluang besar untuk mendorong pendidikan yang adaptif, berbasis teknologi, dan terbuka terhadap perkembangan dunia,” katanya.
Kekuatan lain, lanjutnya, terletak pada keberadaan beragam perguruan tinggi bertaraf internasional, nasional, hingga lokal, termasuk kampus berbasis pesantren. Hal ini menjadikan Depok sebagai salah satu pusat intelektual sekaligus cerminan dinamika pendidikan nasional.
Pada jenjang dasar hingga menengah, ketersediaan infrastruktur pendidikan di Depok dinilai cukup lengkap. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA tersedia dalam berbagai pilihan, baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah berbasis karakter, internasional, sekolah Islam terpadu, hingga madrasah. Lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren dan kursus pun berkembang pesat.
Namun demikian, Iwan mengingatkan adanya kecenderungan komersialisasi pendidikan. Banyak sekolah berkualitas hadir, tetapi dengan biaya tinggi yang tidak terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Banyak sekolah bagus di Depok, tetapi mahal. Ini membuat akses pendidikan hanya dinikmati kelompok tertentu. Ini tantangan yang harus dijawab pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan jumlah sekolah negeri antarjenjang. Pada tingkat SD, jumlah sekolah relatif memadai. Namun saat berlanjut ke SMP, daya tampung tidak sebanding dengan jumlah lulusan, sehingga memicu persaingan ketat untuk masuk sekolah negeri.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok menghadirkan program Rintisan Sekolah Gratis (RSSG). Iwan menilai kebijakan ini sebagai langkah tepat dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat.
“RSSG ini sudah baik, tetapi belum cukup. Jumlahnya belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep sekolah unggulan dalam RSSG termasuk penggunaan bahasa Inggris perlu diimbangi dengan pemerataan akses dan kesiapan peserta didik agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.
Tantangan yang lebih kompleks, menurut Iwan, justru terjadi pada jenjang SMA. Keterbatasan jumlah SMA negeri di Depok menjadi persoalan krusial, terlebih kewenangan pengelolaannya berada di tingkat pemerintah provinsi. Akibatnya, tidak sedikit lulusan SMP yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke SMA negeri.
“Ini yang harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai anak-anak kita tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan daya tampung atau biaya,” katanya.
Sebagai solusi, Iwan mendorong penguatan kebijakan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Ia menekankan pentingnya peningkatan anggaran, pemerataan fasilitas, serta penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar konsep RSSG dapat diperluas hingga jenjang SMA melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, sehingga akses pendidikan gratis dapat berkelanjutan.
“Kalau kita ingin membangun generasi yang kuat menuju 2045, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak bisa setengah-setengah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan pembentukan karakter. Lembaga pendidikan, menurutnya, harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas dan memiliki daya saing.
Menutup pernyataannya, Iwan menegaskan bahwa Hardiknas seharusnya menjadi ruang evaluasi yang jujur sekaligus pijakan untuk melangkah lebih maju.
Pendidikan, katanya, merupakan investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa, sehingga pemerataan akses dan peningkatan kualitas harus menjadi agenda bersama.
“Jika pemerataan, kualitas, dan pembentukan karakter berjalan beriringan, saya yakin kita tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga generasi yang tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (el’s)
 dimanfaatkan Iwan Setiawan, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kota Depok untuk memaparkan secara komprehensif potret pendidikan di Kota Depok.Di tengah berbagai capaian yang membanggakan, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar, terutama terkait pemerataan akses pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA). Program Rintisan Sekolah Gratis (RSSG) disebut sebagai langkah awal yang positif, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.){kind=link}