Depok | Sketsa Online – Predikat Kota Layak Anak yang disandang Kota Depok kembali menjadi sorotan serius. Praktisi hukum, (DR. (C) Andi Tatang Supriyadi, S.E., S.H., M.H.), mendesak Pemerintah Kota Depok melakukan evaluasi menyeluruh menyusul maraknya kasus dugaan pencabulan terhadap anak yang dinilai terjadi berulang serta menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan pencegahan.
Sorotan ini mencuat setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima pengaduan dari dua orang tua korban yang melaporkan dugaan pencabulan anak ke Polres Depok pada 7 Januari 2026.
Laporan tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Penyidik tengah melakukan pemeriksaan saksi serta melengkapi alat bukti untuk menentukan status tersangka.
“Perkara ini sudah berada pada tahap penyidikan. Kami berharap prosesnya berjalan profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi korban,” ujar Andi Tatang, dikantornya pada Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman pendampingan berbagai kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti orang yang dikenal dan dipercaya, bahkan memiliki kedekatan dengan keluarga.
Dalam kasus yang tengah dikawal, terduga pelaku diketahui merupakan sosok yang dekat dengan korban, yakni seorang pelatih dalam kegiatan olahraga yang diikuti anak tersebut. Kondisi ini menjadi peringatan bagi orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sosial anak.
“Faktanya, pelaku sering kali bukan orang asing, melainkan orang terdekat. Ancaman justru kerap datang dari lingkungan yang dianggap aman,” tegasnya.
Andi Tatang juga meminta Polres Depok menjadikan kasus ini sebagai perhatian khusus, mengingat telah menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menekankan pentingnya penanganan yang cepat, tepat, dan akuntabel agar memberikan rasa keadilan bagi korban.
“Kasus ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penanganan yang cepat dan akuntabel penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, LBH memastikan akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas sesuai harapan keluarga korban, yakni sampai ke proses persidangan di pengadilan. Pendampingan hukum diberikan secara cuma-cuma sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen mengawal perkara ini sampai tuntas, hingga ke persidangan, demi memastikan hak-hak korban benar-benar terpenuhi,” ujar Andi Tatang.
Lebih lanjut, ia menilai maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Depok menjadi indikator belum optimalnya implementasi program Kota Layak Anak. Menurutnya, predikat tersebut harus diiringi dengan perlindungan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak di lapangan.
“Jika kasus terus berulang, maka perlu evaluasi serius. Kota Layak Anak bukan sekadar penghargaan, tetapi tanggung jawab yang harus diwujudkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum setelah kejadian. Orang tua, kata dia, memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka dengan anak, mengajarkan batasan tubuh, serta mendorong keberanian anak untuk berbicara jika mengalami hal yang tidak nyaman.
“Pencegahan harus dimulai dari keluarga. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak menjadi kunci agar anak berani berbicara jika mengalami hal yang tidak wajar,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat edukasi publik melalui sosialisasi yang menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar seremonial. Peran perangkat wilayah seperti kelurahan, RT, dan RW dinilai strategis dalam membangun sistem deteksi dini serta mekanisme pelaporan yang cepat dan responsif.
“Program Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara nyata, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga sekolah. Semua pihak harus terlibat aktif,” katanya.
Andi Tatang juga menegaskan bahwa penegakan hukum hingga putusan pengadilan tetap penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, tanpa upaya pencegahan yang kuat, kasus serupa berpotensi terus berulang dengan pelaku yang berbeda.
“Penindakan harus tegas, tetapi pencegahan tidak boleh diabaikan. Keduanya harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, ia mengingatkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.
“Ukuran sebuah kota layak anak bukan terletak pada predikat yang disandang, melainkan pada sejauh mana anak-anak benar-benar merasa aman, terlindungi, dan didengar. Jika kekerasan masih terjadi, maka ini menjadi cermin bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya hadir. Sudah saatnya semua pihak bergerak bersama memastikan setiap anak tumbuh tanpa rasa takut di lingkungannya,” tutupnya. (el’s)
 Andi Tatang Supriyadi, mendesak Pemerintah Kota Depok melakukan evaluasi menyeluruh menyusul maraknya kasus dugaan pencabulan terhadap anak yang dinilai terjadi berulang serta menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan pencegahan.){kind=link}