Dua Pena, Satu Misi! Qonita dan Binton Bangkitkan Literasi Politik Perempuan Indonesia

Depok | Sketsa Online – Komitmen memperkuat kualitas demokrasi melalui literasi politik digagas Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok dari Dr. Hj. Qonita Luthfiyah, S.E., M.M.,

Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan itu menghadirkan buku Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia sebagai kontribusi nyata untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kesadaran politik perempuan.

Buku tersebut lahir dari kegelisahannya melihat keterwakilan perempuan dalam politik yang dinilai belum sepenuhnya substantif. Menurutnya, kehadiran perempuan di ruang-ruang kekuasaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata, tetapi harus disertai kapasitas, kompetensi, dan integritas.

“Perempuan harus memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari proses legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan pemahaman itu, perempuan tidak hanya hadir, tetapi mampu menentukan arah kebijakan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Pengalamannya sebagai Ketua BK DPRD Kota Depok yang bertugas menjaga marwah dan disiplin etik anggota dewan turut memperkaya perspektif dalam penulisan buku tersebut. Ia menegaskan, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pelakunya menjunjung tinggi etika, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Dalam bukunya, Hj. Qonita mengulas struktur sistem politik Indonesia, peran partai politik dalam proses kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik. Ia menempatkan literasi sebagai fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas.

“Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan dan memperkaya wawasan masyarakat. Literasi politik penting agar perempuan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus sebagai calon pemimpin,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong budaya membaca dan menulis menjadi gerakan bersama. Baginya, literasi bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan jalan membangun kesadaran kolektif untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa.

“Gemar membaca dan gemar menulis akan menumbuhkan cita-cita bangsa. Literasi melahirkan kesadaran, dan kesadaran melahirkan tanggung jawab,” tuturnya.

Hj. Qonita juga menekankan pentingnya keseimbangan peran. Keberhasilan perempuan di ruang publik tetap harus berjalan selaras dengan tanggung jawab moral dan peran strategis dalam keluarga.

“Walaupun perempuan berkarier di luar dengan profesi apa pun, termasuk politisi, tetap tidak boleh lalai dan harus menjaga kodratnya sebagai wanita. Peran di ruang publik dan peran dalam keluarga harus berjalan seimbang. Justru dari keseimbangan itulah lahir kekuatan moral dan empati dalam kepemimpinan,” ungkapnya.

Ia menilai perempuan memiliki keunggulan dalam pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan nilai moral, kepemimpinan perempuan diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif, terutama bagi kelompok rentan.

Selain sebagai calon pemimpin, ia juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemilih. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilihnya.

“Perempuan adalah mayoritas pemilih. Jika perempuan melek politik, maka arah kebijakan bangsa akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Literasi politik bukan hanya untuk calon legislatif, tetapi untuk seluruh perempuan Indonesia,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hj. Qonita menekankan bahwa politik sejatinya merupakan ruang pengabdian.

“Bagi saya, politik adalah ruang pengabdian, bukan sekadar ruang kekuasaan. Perempuan harus hadir dengan ilmu, integritas, dan nurani. Jika literasi tumbuh dan kesadaran terbangun, maka akan lahir kepemimpinan yang cerdas sekaligus bermoral,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Depok, St. Binton Nadapdap, S.Sos., M.M.,M.H., menilai budaya literasi merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban politik yang sehat.

“Bagi saya menulis buku ini adalah bentuk tanggung jawab intelektual dan politik. Politik tidak boleh kehilangan empati, etika, dan perspektif keadilan gender. Perempuan bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek utama dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ia menambahkan, ketika perempuan mendapat ruang yang adil dalam sistem politik, kebijakan publik akan menjadi lebih humanis, berimbang, dan berorientasi pada masa depan. Keduanya sepakat, demokrasi yang kuat membutuhkan kepemimpinan yang inklusif, berintegritas, serta berperspektif keadilan gender.

Melalui buku ini, mereka berharap lahir generasi perempuan yang berani, berpengetahuan, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh sekaligus mampu menghadirkan kebijakan publik yang adil dan responsif bagi seluruh lapisan masyarakat. (el’s)