Depok | Sketsa Online – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional, H.M. Hasbullah Rahmad, menegaskan bahwa kinerja Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah pada tahun pertama pemerintahan telah menunjukkan arah perubahan nyata bagi pembangunan di Depok.
Menurut sudut pandang Hasbullah sebagai warga Depok, persepsi publik kerap keliru dalam menilai kinerja kepala daerah karena menganggap capaian harus langsung tampak dalam waktu singkat.
Ia menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan daerah, tahun pertama merupakan fase konsolidasi sistem, penataan kebijakan, penyelarasan birokrasi, serta penyusunan prioritas pembangunan jangka menengah.
“Janji itu diselesaikan selama lima tahun masa jabatan. Tahun pertama ini fase meletakkan fondasi, bukan fase menikmati hasil,” ujarnya, pada Senin (23/2/26).
Ia menjelaskan bahwa secara teknokratis, ruang gerak SS – Chandra memang belum sepenuhnya leluasa karena struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah Mohammad Idris.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian program prioritas belum dapat langsung dijalankan optimal karena harus menunggu siklus anggaran berikutnya agar selaras dengan visi SS – Chandra.
Dalam pandangannya, indikator paling konkret dari arah perubahan kebijakan SS – Chandra adalah rencana program bantuan Rp300 juta per RW yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Ia menilai skema ini sebagai transformasi paradigma pembangunan daerah karena memberi ruang langsung kepada masyarakat di tingkat lingkungan untuk menentukan kebutuhan prioritas mereka sendiri.
“Selama ini tidak semua RW bisa lolos usulan pembangunan karena keterbatasan kuota dan mekanisme seleksi. Dengan dana per RW, masyarakat punya kendali menentukan pembangunan yang paling dibutuhkan di wilayahnya,” katanya.
Hasbullah menilai pendekatan tersebut bukan hanya soal pemerataan anggaran, melainkan strategi memperkuat demokratisasi pembangunan.
Dengan skema itu, warga tidak lagi sekadar menjadi objek program, melainkan ikut menjadi subjek yang merancang arah pembangunan lingkungannya, baik dalam bentuk perbaikan sarana fisik, kegiatan sosial, program ketahanan ekonomi, maupun penguatan kapasitas masyarakat.
Di sektor infrastruktur makro, ia menyoroti intensitas koordinasi lintas wilayah yang dilakukan SS – Chandra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor.
Salah satu yang ia anggap strategis adalah rencana pembebasan lahan perlintasan Citayem pada 2026 dan pembangunan underpass Margonda pada 2027. Titik tersebut, selama ini menjadi simpul kemacetan sekaligus rawan kecelakaan karena tingginya frekuensi kereta yang melintas.
“Kalau underpass itu terealisasi, manfaatnya bukan hanya kelancaran lalu lintas, tapi juga peningkatan keselamatan, efisiensi distribusi barang, dan percepatan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menilai rencana pelebaran Jalan Sawangan sebagai langkah strategis membuka kawasan ekonomi baru. Selama ini, keterbatasan akses jalan membuat wilayah tersebut belum berkembang optimal dan belum memiliki daya tarik investasi yang kuat. Dengan akses yang lebih luas, ia meyakini arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat akan meningkat sehingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, rencana pembangunan flyover di kawasan Margonda disebutnya sebagai bukti keberanian SS – Chandra mengambil keputusan strategis, termasuk mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif seperti pinjaman berbunga rendah agar proyek prioritas tidak tertunda terlalu lama akibat keterbatasan fiskal.
Dalam sektor transportasi publik, Hasbullah menekankan pentingnya integrasi regional sebagai solusi jangka panjang kemacetan. Ia menilai perluasan layanan TransJakarta hingga menjangkau Depok harus dipercepat karena transportasi massal lintas wilayah terbukti efektif menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Lebih lanjut, Ia juga mendorong SS – Chandra memperkuat komunikasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan agar rencana pengembangan jalur LRT lanjutan dapat memasukkan Depok sebagai bagian jaringan. Transportasi rel merupakan solusi mobilitas masa depan bagi wilayah penyangga ibu kota dengan tingkat komuter yang terus meningkat.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Hasbullah menilai langkah rotasi dan mutasi aparatur yang dilakukan SS – Chandra saat ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan profesional dan responsif. Ia menegaskan aparatur sipil negara harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Birokrasi harus kembali ke prinsip dasar sebagai pelayan masyarakat. Aparatur tidak boleh arogan dan harus responsif,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat, menurutnya, menjadi faktor kunci, bahkan dalam hal sederhana seperti disiplin membuang dan memilah sampah dari rumah, yang jika dilakukan secara kolektif dapat berdampak besar terhadap kualitas lingkungan kota.
Menutup pernyataannya, Hasbullah menilai tahun pertama kepemimpinan Supian Suri–Chandra merupakan fase krusial dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang. Ia melihat tanda-tanda progres sudah mulai terbentuk melalui desain kebijakan, konsolidasi birokrasi, serta perencanaan proyek strategis lintas sektor.
“Saya melihat progres sudah mulai tampak. Artinya fondasi pembangunan yang fundamental sedang dipersiapkan. Itu modal penting agar hasil nyata bisa dirasakan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya,” tutupnya. (el’s)
