Depok | Sketsa Online – Aspirasi terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendominasi pelaksanaan reses Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yuni Indriany, di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Jumat (30/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yuni menilai persoalan validitas data desil kesejahteraan masih menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Yuni mengungkapkan, Kelurahan Pengasinan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan jumlah usulan RTLH yang cukup tinggi. Bahkan, mayoritas aspirasi warga yang disampaikan dalam reses kali ini berkaitan langsung dengan kondisi rumah yang belum layak huni.
“Kalau di Pengasinan, permintaan paling banyak memang RTLH. Biasanya bisa terealisasi 20 sampai 30 rumah. Tapi karena keterbatasan anggaran tahun ini, Insya Allah realisasinya baru bisa dilakukan melalui APBD Perubahan,” ujar Yuni.
Ia menjelaskan, masih banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari dinding yang belum diaci hingga bangunan yang masih berupa bata merah tanpa finishing.
“Masih banyak rumah warga yang temboknya belum diaci. Artinya, kebutuhan RTLH di Pengasinan ini memang sangat besar,” katanya.
Dalam reses tersebut, sedikitnya sekitar 20 hingga 25 usulan RTLH dicatat untuk Kelurahan Pengasinan. Selain perbaikan rumah, warga juga menyampaikan aspirasi terkait penguatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya kebutuhan sarana penunjang bagi kader Posyandu.
Sebagai bentuk realisasi aspirasi, Yuni menyalurkan bantuan laptop untuk kader Posyandu melalui dana aspirasi DPRD.
“Total ada 29 laptop yang disalurkan, dan untuk Kelurahan Pengasinan mendapatkan lima unit,” jelasnya.
Terkait Dana RW, Yuni menilai program tersebut cukup membantu kebutuhan dasar operasional lingkungan, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat wilayah.
“Dana RW membantu, tapi memang belum cukup untuk pembangunan. Apalagi ke depan banyak anggaran yang bersifat mandatori, sehingga aspirasi pembangunan masih sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antaranggota DPRD yang membidangi wilayah Pengasinan agar penyerapan dan realisasi aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Alhamdulillah, dewan-dewan di Pengasinan aktif semua. Kami sudah punya pembagian wilayah masing-masing agar aspirasi warga bisa lebih fokus dan tertangani,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yuni menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam realisasi bantuan RTLH bukan hanya soal anggaran, tetapi juga akurasi data desil kesejahteraan. Menurutnya, tidak sedikit warga dengan kondisi rumah tidak layak justru tidak masuk dalam kategori desil yang berhak menerima bantuan.
“Kadang rumahnya sudah tidak layak, tapi desilnya justru di atas. Ini yang harus segera dibenahi. Perlu peran aktif RT, RW, dan lurah untuk turun langsung dan memperbaiki data warga agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Yuni berharap, melalui perbaikan data dan sinergi lintas sektor, aspirasi warga Pengasinan yang diserap dalam reses dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (el’s)
 mendominasi pelaksanaan reses Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yuni Indriany.){kind=link}