Depok | Sketsa Online – Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, mengungkapkan rasa bangga dan haru atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Pencapaian bersejarah ini dinilai sebagai tonggak penting kebangkitan diplomasi Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto.
Kepercayaan dunia internasional tersebut dipandang bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan pengakuan konkret atas arah Indonesia yang semakin tegas, berwibawa, dan berpengaruh dalam tatanan global.
“Ini bukan hanya prestasi diplomatik, tetapi pengakuan dunia terhadap Indonesia. Di bawah Presiden Prabowo, Merah Putih tidak lagi sekadar hadir, tetapi memimpin dan menentukan arah dalam forum global yang sangat strategis,” ujar H. Hamzah, pada Minggu (11/01/26).
Indonesia terpilih dalam sidang Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026. Penunjukan ini mencatatkan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, Indonesia dipercaya menduduki posisi Presiden Dewan HAM.
Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik internasional, khususnya pada isu-isu kemanusiaan dan keadilan global.
Kepercayaan dunia internasional ini disebut sebagai buah dari diplomasi aktif dan strategi negara yang menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat, independen, serta konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal.
“Kepercayaan ini tidak datang secara instan. Ini adalah hasil dari diplomasi yang tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional, namun tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Presiden Prabowo berhasil membangun komunikasi strategis dengan berbagai negara dan kawasan,” tegasnya.
Selain menjadi simbol kepercayaan global, posisi Presiden Dewan HAM PBB memiliki peran yang sangat krusial. Jabatan ini bertanggung jawab memimpin seluruh rangkaian sidang Dewan HAM sepanjang tahun, mengarahkan agenda pembahasan, memfasilitasi dialog dan negosiasi antarnegara anggota, serta menjaga keseimbangan kepentingan global dalam isu-isu HAM yang kerap sarat kepentingan geopolitik.
Peran strategis lainnya terlihat dalam pengawasan pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR), yakni mekanisme evaluasi berkala terhadap rekam jejak HAM seluruh negara anggota PBB. Melalui UPR, setiap negara dinilai secara objektif dan diberikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional.
“Indonesia kini berada di titik sentral dalam menjaga dan mengawal nilai-nilai kemanusiaan dunia. Ini adalah kehormatan besar sekaligus amanah strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia dipercaya menjadi penengah yang adil dan berimbang,” katanya.
Lebih lanjut, posisi Indonesia di Dewan HAM PBB dinilai memiliki implikasi langsung hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kota Depok. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah menekankan bahwa semangat peran global tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan daerah yang berpihak pada keadilan ekonomi, perlindungan pelaku usaha kecil, serta pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan.
Komisi B DPRD Kota Depok, yang membidangi perekonomian, keuangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan BUMD, memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kesejahteraan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan ekonomi yang setara.
Tak hanya itu, Ia menegaskan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kebijakan di daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
“Keterlibatan Indonesia di Dewan HAM PBB harus menjadi spirit hingga ke daerah. Di Kota Depok, kami di Komisi B mendorong agar kebijakan ekonomi, pengelolaan BUMD, dan dukungan terhadap UMKM benar-benar menghadirkan keadilan, membuka lapangan kerja, serta melindungi hak-hak masyarakat kecil,” ujarnya.
Capaian tersebut sekaligus menegaskan arah politik luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo yang semakin percaya diri, berdaulat, dan berorientasi pada peran global.
“Merah Putih hari ini tidak hanya berkibar sebagai simbol kedaulatan, tetapi memimpin dalam forum dunia. Ini adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia dan bukti bahwa bangsa ini tidak hanya sejajar, tetapi mampu tampil sebagai pemimpin dalam menciptakan tatanan dunia yang damai, adil, dan berkeadaban,” tutup H. Hamzah. (el’s)
