Depok | Sketsa Online – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Depok mengawali tahun 2026 dengan menggelar istighosah sebagai langkah awal konsolidasi total partai guna mengawal pelayanan publik dan memastikan program pemerintah daerah berjalan optimal bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus PKB dari tingkat kota hingga kecamatan di Kantor DPC PKB Depok, pada Jumat (10/1/26).
Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin, mengatakan istighosah dipilih sebagai pembuka agenda tahun 2026 untuk memperkuat kesiapan spiritual dan organisatoris seluruh kader partai. Menurutnya, PKB sebagai partai politik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir serta bekerja nyata di tengah masyarakat.
“PKB ingin memulai tahun 2026 dengan doa bersama agar seluruh pengurus dan kader diberikan kekuatan, kelancaran, serta keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas politik dan pelayanan kepada warga Kota Depok,” ujar Faizin.
Ia menjelaskan, momentum awal tahun juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi internal guna menyatukan visi, arah gerak, dan komitmen seluruh struktur partai. PKB ingin memastikan bahwa setiap jenjang kepengurusan memahami perannya dalam melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Faizin menegaskan, PKB memiliki struktur organisasi yang lengkap hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Struktur tersebut harus dioptimalkan agar partai benar-benar hadir dalam membantu persoalan yang dihadapi warga, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
“Kami mendorong pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk aktif memfasilitasi masyarakat, mulai dari pengurusan BPJS, pendampingan layanan kesehatan, penanganan warga sakit, hingga akses ambulans dan layanan sosial lainnya,” katanya.
Sebagai partai pengusung Pemerintah Kota Depok, PKB berkomitmen menyinergikan program partai dengan kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Faizin menyebut, sinergi tersebut penting agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“PKB tidak bekerja sendiri. Kami bekerja bersama pemerintah kota untuk mengawal program-program pembangunan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik adalah keberhasilan bersama,” ujarnya.
Dalam pengawalan program pemerintah, PKB juga mendorong peran aktif pengurus partai di wilayah sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat di DPRD. Jika warga mengalami kendala dalam mengakses layanan publik, pengurus PKB diharapkan dapat membantu melakukan koordinasi agar pelayanan tidak berbelit.
Selain pelayanan sosial, PKB Depok turut memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur. Faizin mencontohkan pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Depok, termasuk Jalan Raya Sawangan yang berstatus sebagai jalan nasional, serta jalan provinsi yang pada akhir 2025 lalu telah diperbaiki dan kini kondisinya dinilai baik.
Lebih lanjut, Ia menilai, pembangunan infrastruktur di Kota Depok merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota yang harus terus dikawal agar manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat.
Di bidang organisasi, PKB Depok juga tengah memperkuat struktur partai hingga tingkat paling bawah. Setelah restrukturisasi dan pelantikan pengurus tingkat kecamatan rampung pada November 2025, PKB menargetkan pembentukan pengurus tingkat kelurahan pada Februari hingga Maret 2026. Struktur tersebut selanjutnya akan diperluas hingga tingkat RT dan RW.
“Penguatan struktur ini penting agar kerja partai semakin dekat dengan masyarakat dan mampu merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat,” kata Faizin.
Ia menegaskan, kerja partai politik harus berjalan beriringan dengan kerja pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Dengan konsolidasi yang solid, struktur yang kuat, serta sinergi yang berkelanjutan, PKB optimistis dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok sepanjang tahun 2026. (el’s)




