Pekanbaru, | Sketsa Online.com — Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Padang Lawas (IMAPALA) Pekanbaru, Muttaqin Lubis, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) patut diduga gagal menjalankan tanggung jawab konstitusional di bidang pendidikan, khususnya dalam realisasi beasiswa bagi mahasiswa asal Padang Lawas.
Muttaqin menyebut, meskipun alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Padang Lawas setiap tahun mencapai lebih dari 20 persen sebagaimana amanat Undang-Undang, hingga hari ini mahasiswa Padang Lawas tidak pernah melihat secara nyata wujud beasiswa dari APBD tersebut.
“Anggaran pendidikan ratusan miliar rupiah setiap tahun, tapi mahasiswa Padang Lawas tidak pernah merasakan beasiswa. Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk kegagalan serius pemerintah daerah,” tegas Muttaqin pada Selasa (30/12/2025).
Anggaran Besar, Beasiswa Nihil
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum IMAPALA Pekanbaru, Abdul Wahab, menilai besarnya anggaran pendidikan selama ini hanya menjadi angka formalitas di atas kertas tanpa keberpihakan nyata kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
“Jika anggaran pendidikan tersedia, tetapi beasiswa tidak pernah dirasakan mahasiswa, maka patut dicurigai ada persoalan serius dalam tata kelola anggaran. Pemerintah jangan pura-pura tuli dan jangan menutup-nutupi,” ujar Wahab.
Menurut IMAPALA, hingga saat ini tidak pernah ada penjelasan terbuka kepada publik terkait skema, realisasi, maupun penerima beasiswa APBD Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya ketidaktransparanan dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
CSR Perusahaan Sawit Disorot
Tak hanya pemerintah daerah, IMAPALA Pekanbaru juga menyoroti perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Padang Lawas. Keberadaan puluhan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam daerah dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab sosial (CSR) yang diberikan, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami menilai realisasi CSR pendidikan, terutama beasiswa dari perusahaan-perusahaan sawit, nyaris tidak pernah dirasakan oleh generasi muda Padang Lawas. Ini bentuk pengabaian tanggung jawab sosial,” tegas Muttaqin.
Diduga Ada Upaya Pembiaran Kebodohan
IMAPALA Pekanbaru juga mengungkapkan bahwa beberapa bulan sebelumnya pihaknya telah merilis pernyataan sikap serta mengonfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait melalui pesan WhatsApp, namun hingga saat ini tidak ada respons positif sama sekali.
Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis di tengah mahasiswa dan masyarakat:
Apakah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas takut masyarakatnya menjadi pintar dengan dukungan beasiswa?
Ataukah beasiswa sengaja ditahan atau tidak direalisasikan agar masyarakat takut melanjutkan pendidikan tinggi karena alasan biaya, sehingga kualitas SDM tetap rendah dan mudah dikendalikan?
Tuntutan IMAPALA Pekanbaru
Atas kondisi tersebut, IMAPALA Pekanbaru secara tegas menuntut:
Bupati Padang Lawas segera membuka secara transparan data realisasi beasiswa APBD kepada publik.
Memanggil dan mengevaluasi dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab atas sektor pendidikan.
Membuka laporan CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Padang Lawas, khususnya di bidang pendidikan.
Menjamin bahwa pendidikan tidak dijadikan komoditas politik dan formalitas anggaran semata.
IMAPALA menegaskan, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, maka pihaknya siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan dan membawa isu beasiswa Padang Lawas ke ruang publik yang lebih luas, termasuk melalui aksi dan laporan kepada lembaga pengawas terkait.
“Pendidikan adalah hak rakyat, bukan hadiah kekuasaan. Negara dan perusahaan jangan bermain petak umpet dengan masa depan generasi Padang Lawas,” tutup Muttaqin. (IS)
