Depok | Sketsa Online – Wacana penataan ulang daerah pemilihan (dapil) di Kota Depok mulai menguat seiring langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan pembaruan data partai politik. Menyikapi dinamika tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok menyatakan kesiapan dengan menyiapkan blueprint strategi politik guna menghadapi Pemilu 2029.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto S.H, mengungkapkan bahwa KPU melakukan kunjungan ke kantor PKB dalam rangka pemutakhiran data administrasi partai politik. Agenda tersebut mencakup pembaruan informasi kelembagaan yang wajib dilaporkan partai kepada penyelenggara pemilu.
“Agenda utama KPU adalah updating data partai politik. PKB melaporkan perubahan alamat kantor yang sebelumnya berada di Jalan Muhammad Yusuf dan kini berpindah ke Jalan Siliwangi,” kata Siswanto pada Rabu (24/12).
Ia menjelaskan, pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya KPU memastikan seluruh informasi partai politik tetap akurat dan mutakhir. Data tersebut menjadi dasar penting dalam berbagai tahapan kepemiluan, mulai dari verifikasi administrasi hingga perencanaan teknis menjelang pemilu.
Selain pembaruan data, pertemuan tersebut juga diwarnai diskusi intensif terkait kemungkinan perubahan dapil sebagai dampak dinamika kependudukan di Kota Depok. Isu ini dinilai krusial karena berpotensi memengaruhi peta politik dan strategi partai pada pemilu mendatang.
Salah satu dapil yang menjadi perhatian adalah Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung. Saat ini, dapil tersebut telah mencapai batas maksimal alokasi 12 kursi legislatif. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk, penambahan kursi tidak lagi dimungkinkan sehingga penataan ulang wilayah dapil menjadi opsi yang dipertimbangkan.
“Beberapa opsi sempat muncul dalam diskusi, seperti pemisahan Cipayung dengan Pancoran Mas serta pengelompokan Sawangan dengan Bojongsari. Namun, semuanya masih bersifat wacana dan alternatif,” jelas Siswanto.
Menurutnya, wacana penataan juga menyentuh wilayah lain seperti Sukmajaya, Cilodong, dan Tapos. Sementara itu, dapil Limo – Cinere serta Cimanggis dinilai relatif stabil dan belum menunjukkan urgensi perubahan karena komposisi penduduk dan alokasi kursinya masih seimbang.
Lebih lanjut, Siswanto menegaskan bahwa pembahasan perubahan dapil secara resmi baru dapat dilakukan ketika tahapan Pemilu dimulai, yang diperkirakan berlangsung menjelang 2027. Pada tahapan tersebut, seluruh kajian dan opsi penataan dapil akan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan partai politik dan pemangku kepentingan terkait.
“Pada Pemilu 2024 lalu, sebenarnya sempat ada beberapa skema perubahan dapil yang diajukan, tetapi karena waktunya sangat terbatas, banyak partai belum siap. Karena itu, saat ini kami memilih melakukan antisipasi lebih awal,” ujarnya.
PKB Kota Depok, lanjut Siswanto, menyatakan siap mengikuti apa pun keputusan penyelenggara pemilu, termasuk apabila penataan ulang dapil benar-benar dilakukan. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk kesiapan partai dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.
Saat ini, PKB memiliki lima kursi di DPRD Kota Depok. Menatap Pemilu 2029, PKB menargetkan 12 kursi legislatif. Target tersebut disusun sesuai arahan Ketua DPD PKB yang sebelumnya telah disampaikan kepada jajaran struktural di Kota Depok, kemudian diterjemahkan oleh DPC dan fraksi ke dalam perencanaan politik yang lebih teknis dan terukur.
Kemudian, Siswanto menjelaskan, capaian lima kursi pada periode saat ini menjadi pijakan untuk meningkatkan kekuatan politik PKB di parlemen daerah. Berdasarkan evaluasi hasil pemilu sebelumnya serta pemetaan potensi di setiap dapil, PKB menilai peluang penambahan kursi masih terbuka di sejumlah wilayah strategis.
Blueprint strategi yang disiapkan PKB dirancang untuk menjabarkan arahan pimpinan tersebut ke dalam langkah konkret, mulai dari pemetaan potensi suara di setiap dapil, penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput, serta penyiapan kader dan bakal calon legislatif yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.
Selain mengejar peningkatan jumlah kursi, strategi ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi PKB dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan daerah. Dengan perolehan kursi yang lebih signifikan, PKB berharap dapat meningkatkan kontribusinya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Depok.
“Target ini sudah kami hitung secara matang dan menjadi arah perjuangan politik PKB Depok ke depan. Karena itu, konsolidasi struktur, penguatan kader, dan kerja politik di masyarakat sudah mulai kami jalankan sejak sekarang,” tutup Siswanto. (el’s)
 di Kota Depok mulai menguat seiring langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan){kind=link}