Depok | Sketsa Online – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan bahwa kepemimpinan Wali Kota, Supian Suri dan Wakil Wali Kota, Chandra Rahmansyah telah membawa perubahan mendasar bagi Kota Depok, khususnya dalam menghapus stigma sebagai kota intoleran yang selama ini melekat.
“Kepemimpinan Pak Supian Suri dan Pak Chandra menandai era baru Depok. Kota ini mulai lepas dari label kota intoleran yang selama bertahun-tahun membebani citra Depok,” ujar Siswanto usai menghadiri pengajian rutin Kitab Syarah Al-Hikam di kediaman Wali Kota Depok, pada Jumat (26/12).
Siswanto menjelaskan bahwa pada periode pemerintahan sebelumnya, Depok kerap dihadapkan pada kebijakan dan dinamika sosial yang memunculkan ketegangan di tengah masyarakat majemuk. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat Depok sulit keluar dari stigma negatif hingga sempat masuk dalam daftar 10 besar kota paling intoleran di Indonesia.
“Pada periode sebelumnya, Depok tidak bisa lepas dari zona kota intoleran. Ada situasi dan kebijakan yang membuat suasana sosial menjadi tidak nyaman bagi warga, tanpa memandang agama atau latar belakang budaya,” katanya.
Ia menilai perubahan arah kebijakan mulai terlihat sejak pemerintahan Supian Suri–Chandra berjalan. Pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dinilai menjadi kunci membaiknya iklim toleransi di Kota Depok.
“Pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat untuk hadir bagi semua warga. Itu yang membuat Depok akhirnya keluar dari daftar kota paling intoleran,” ujar Siswanto.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat berpuas diri. Menurutnya, risiko kembalinya praktik intoleransi tetap ada jika tidak diantisipasi dengan kebijakan dan sikap yang konsisten.
“Ini memang menggembirakan, tetapi jangan berhenti di sini. Kalau kita lengah, Depok bisa kembali masuk ke zona intoleran. Upaya menjaga toleransi harus dilakukan terus-menerus,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siswanto mencontohkan langkah konkret pemerintah kota saat perayaan Natal. Ia menilai kehadiran langsung Wali Kota Supian Suri untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan menjadi simbol nyata kehadiran negara bagi seluruh warga.
“Pak wali kota turun langsung memastikan perayaan Natal berjalan aman dan tidak ada pembatasan. Ini bukti bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk semua, termasuk kelompok minoritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa toleransi tidak boleh bersifat seremonial atau hanya muncul pada momen tertentu saja. Pemerintah, kata dia, harus memberikan jaminan yang sama terhadap seluruh perayaan keagamaan.
“Jangan hanya Natal saja. Semua perayaan keagamaan, baik mayoritas maupun minoritas, harus diberikan kesempatan yang sama. Itulah kunci agar Depok benar-benar jauh dari stigma intoleran,” katanya.
Tak hanya itu, terkait pengajian rutin yang digelar setiap bulan, Siswanto menilai kegiatan tersebut mencerminkan ruang kebersamaan yang terbuka dan inklusif. Ia menyoroti tidak adanya undangan khusus sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut memang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat.
“Pengajian ini terbuka, tidak ada undangan khusus. Siapa pun boleh datang dengan niat ngaji dan bersilaturahmi. Ini contoh nyata ruang kebersamaan yang sehat di Depok,” ujarnya.
Siswanto juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Supian Suri yang menjadikan kediamannya sebagai tempat kegiatan keagamaan dan sosial.
“Ini langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan keterbukaan pemimpin dan memperkuat ikatan sosial warga. Hal-hal seperti inilah yang harus terus dijaga untuk menguatkan era baru Depok yang inklusif,” tutupnya. (el’s)
 DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan bahwa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.){kind=link}