Bandung | Sketsa Online – Kelompok Kerja Media Center DPRD Kota Depok menggelar rapat kerja (raker) tahunan di kawasan Situ Cileunca, Bandung, pada Sabtu (20/12).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja Media Center selama satu tahun terakhir sekaligus merumuskan arah kebijakan dan tata kelola kerja ke depan di tengah meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik.
Raker yang diikuti seluruh anggota, koordinator, dan pengurus Kelompok Kerja Media Center DPRD Kota Depok ini diselenggarakan sebagai respons atas dinamika kerja media legislatif yang kian kompleks.
Arus informasi yang semakin cepat, ekspektasi publik terhadap transparansi lembaga pemerintah, serta tantangan profesionalisme media menjadi latar belakang perlunya penataan ulang sistem kerja Media Center DPRD Kota Depok.
Agenda awal raker difokuskan pada evaluasi program kerja tahun berjalan. Peserta secara terbuka membahas capaian, hambatan, serta berbagai persoalan teknis dan substantif yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas jurnalistik, khususnya terkait fungsi kehumasan dan kelembagaan DPRD Kota Depok.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas Media Center benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar rutinitas peliputan kegiatan kelembagaan.

Ketua Kelompok Kerja Media Center DPRD Kota Depok, Yopi Setiabudi, menegaskan bahwa rapat kerja tahunan merupakan momentum penting untuk memperbaiki pola kerja sekaligus memperkuat komitmen bersama.
Menurutnya, Media Center harus dipersiapkan secara matang untuk menghadapi tantangan kerja pada 2026 dengan pendekatan yang lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan.
“Raker ini adalah awal, bukan akhir. Kita sedang membangun fondasi kerja anggota Media Center ke depan. Yang terpenting adalah menjaga kekompakan, keharmonisan, dan profesionalisme. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya jika kita hadapi bersama,” ujar Yopi.
Dalam raker tersebut juga ditegaskan adanya revisi dan penajaman ruang lingkup tugas wartawan Kelompok Kerja Media Center DPRD Kota Depok. Wartawan Media Center tidak hanya meliput aktivitas DPRD Kota Depok, tetapi juga mencakup Pemerintah Kota Depok, seluruh kelembagaan di lingkungan pemkot, instansi vertikal, serta mitra strategis lain yang berperan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan program jangka pendek secara khusus menyoroti aspek kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi anggota media. Salah satu keputusan strategis yang dibahas adalah rencana pemberian jaminan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dipandang sebagai kebutuhan mendasar mengingat aktivitas jurnalistik memiliki risiko kerja yang tidak ringan.
Skema pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut direncanakan bersumber dari kas internal Kelompok Kerja Media Center yang dihimpun melalui mekanisme iuran rutin bulanan dari masing-masing media anggota.Skema ini dirancang agar bersifat berkelanjutan dan dikelola secara kolektif sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
“Kita ingin rekan-rekan media bekerja dengan aman dan tenang. Perlindungan kerja adalah bentuk kepedulian sekaligus komitmen kita terhadap profesionalisme,” tegas Yopi.
Selain fokus pada perlindungan jangka pendek, raker juga membahas strategi jangka panjang yang diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi media.
Tak hanya itu, dalam diskusi tersebut, disepakati pentingnya membangun kerja sama antarmedia untuk menciptakan peluang usaha bersama sehingga Media Center tidak hanya bergantung pada aktivitas pemberitaan.
Kelompok Kerja Media Center DPRD Kota Depok telah memiliki sejumlah company profile yang dinilai berpotensi dikembangkan secara kolektif. Peluang tersebut meliputi penyediaan tenaga pendukung seperti keamanan dan kebersihan, jasa percetakan, bidang teknik sipil yang mencakup pekerjaan interior dan eksterior, hingga layanan penyelenggaraan acara atau event organizer.
Ragam sektor ini membuka ruang bagi anggota media untuk berkontribusi sesuai kompetensi dan jejaring masing-masing.
Yopi mendorong seluruh anggota Media Center untuk memanfaatkan peluang tersebut secara aktif dan kolaboratif. Menurutnya, kepercayaan dan kerja sama antarsesama menjadi kunci utama dalam membangun kemandirian ekonomi kolektif yang sehat dan berkelanjutan.
“Peluang itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mau bergerak bersama dan saling menguatkan. Tidak ada batasan sektor, semua bisa dimanfaatkan sesuai kemampuan masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Raker juga menempatkan isu komunikasi dan kemitraan sebagai agenda penting. Media Center dipandang memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara DPRD Kota Depok, Pemerintah Kota Depok, dan masyarakat.
Karena itu, kemampuan membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD, menjadi bagian integral dari tugas Media Center.
Yopi menekankan bahwa komunikasi yang baik, dilandasi etika dan profesionalisme, akan membuka ruang kemitraan yang positif. Silaturahmi yang terjaga dengan baik dinilai dapat menjadi pintu masuk kolaborasi yang saling menguntungkan tanpa mengesampingkan tugas pokok dan fungsi Media Center.
“Di balik komunikasi dan silaturahmi yang baik, selalu ada peluang. Karena itu, rekan-rekan media harus terus menjalin hubungan yang konstruktif dengan seluruh stakeholder sesuai tupoksi kita,” katanya.
Seluruh rangkaian pembahasan raker kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan kesimpulan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program kerja Media Center DPRD Kota Depok tahun 2026.
Arah kebijakan ke depan difokuskan pada peningkatan profesionalisme, penguatan sistem kerja yang lebih terukur, kemandirian ekonomi anggota, serta komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang transparan dan bertanggung jawab.
Melalui raker tahunan ini, Kelompok Kerja Media Center DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat peran strategis media legislatif dan eksekutif.
Media Center diharapkan tidak hanya menjadi penyampai aktivitas kelembagaan, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik, mendorong transparansi, serta mendukung akuntabilitas DPRD dan Pemerintah Kota Depok bersama instansi vertikal lainnya secara berkelanjutan. (el’s)




