Depok | Sketsa Online – Upaya menekan penyebaran hoaks terkait layanan kesehatan terus diperkuat BPJS Kesehatan Kota Depok. Melalui kegiatan Ngopi JKN yang digelar untuk kedua kalinya, BPJS Kesehatan kembali menggandeng media sebagai mitra strategis dalam mengawal arus informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tetap terjaga, akurat, dan tidak menyesatkan publik.
Acara digelar di Cafe Semusim, Kalimulya, Depok, dalam suasana santai namun sarat diskusi substantif. Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Livendri Irvarizal, hadir langsung menyambut para jurnalis dari berbagai media.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang dapat menjaga kualitas layanan publik melalui pemberitaan yang objektif dan terverifikasi.
Livendri mendorong para jurnalis untuk aktif menggali informasi lapangan mengenai pengalaman masyarakat, terutama terkait kendala dan hambatan saat mengakses layanan JKN.
Menurutnya, laporan yang berasal dari jurnalis memiliki bobot yang penting karena dapat mengungkap persoalan nyata di masyarakat, sekaligus menjadi dasar evaluasi internal bagi BPJS.
“Silakan gali informasi dari masyarakat, dan akan kami tindaklanjuti. Masukan seperti itu sangat penting bagi kami,” tegas Livendri pada Senin (8/12).
Ia mengakui bahwa dinamika informasi publik mengenai kesehatan cukup cepat berubah. Di sisi lain, minimnya literasi kesehatan masyarakat dapat memicu munculnya hoaks, misinformasi, hingga kesimpangsiuran soal regulasi JKN, fasilitas yang bisa digunakan, maupun prosedur layanan.
Karena itu, pertemuan berkala seperti Ngopi JKN menjadi sangat penting agar setiap isu dapat diklarifikasi langsung oleh pihak BPJS. Informasi yang hadir dari sumber resmi, kemudian disebarluaskan oleh media, diyakini dapat menekan potensi penyebaran informasi keliru.
“Mudah-mudahan diskusi tadi bisa disebarkan, karena peran media cukup besar agar JKN dapat lebih dikenal dan lebih besar lagi manfaatnya,” tambahnya.
Tidak hanya membahas isu layanan, sejumlah jurnalis juga menyampaikan keluhan dan masukan dari masyarakat, mulai dari antrean fasilitas kesehatan, mekanisme rujukan, hingga pemahaman peserta terhadap hak dan kewajibannya. Seluruh catatan tersebut akan dikompilasi dan ditindaklanjuti melalui unit terkait.
Dalam kesempatan itu, Livendri juga memastikan bahwa Ngopi JKN akan dijadikan agenda rutin, bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi sebagai ruang dialog terbuka yang memungkinkan media bertanya, mengkritik, bahkan memberikan tekanan positif demi perbaikan layanan.
“Ngopi JKN kali ini adalah yang kedua, dan kami akan tetap mempertahankannya agar informasi tidak menjadi liar,” ujarnya.
Dengan sinergi media dan BPJS Kesehatan, diharapkan masyarakat Depok mendapatkan informasi JKN yang benar, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi ini diyakini menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan nasional serta memastikan manfaat JKN terus dirasakan secara merata oleh seluruh peserta. (el’s)
 agar tetap terjaga, akurat, dan tidak menyesatkan publik.){kind=link}