Depok | Sketa Online – Dugaan kelalaian penyedia dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan memicu sorotan luas dari masyarakat di kota Depok.
Kritik bermunculan setelah orang tua siswa di salah satu SDN di Kota Depok mengunggah temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap kualitas gizi pelajar.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan bahwa pihaknya menyiapkan evaluasi menyeluruh demi memastikan tidak ada penyimpangan yang membahayakan kesehatan anak.
Keluhan yang beredar di media sosial menggambarkan beragam dugaan persoalan, mulai dari menu yang tidak sesuai standar, porsi yang dianggap tidak memadai, hingga isu kebersihan dan kesegaran makanan.
Beberapa unggahan bahkan menyebut adanya perubahan warna dan aroma yang tidak normal pada makanan yang dibagikan kepada siswa. Situasi ini langsung memantik perhatian publik, mengingat program MBG digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kecukupan gizi anak sekolah, bukan sebaliknya.
Menanggapi hal tersebut, Siswanto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program MBG sesuai rencana. Namun ia menilai setiap keluhan yang muncul harus segera ditindaklanjuti oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama penyedia makanan.
“Kasus-kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan karena berkaitan langsung dengan kesehatan pelajar. Program ini tetap berjalan. Kalau ada kendala, tidak boleh dibiarkan. Harus segera ditangani. Kita berbicara tentang kesehatan anak-anak,” ujarnya pada Kamis (4/12).
Dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung hari ini, DPRD Kota Depok menyepakati perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
Siswanto menyebut bahwa mulai Desember mendatang, DPRD akan intens turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar pelayanan makanan di sekolah benar-benar terpenuhi.
“Bulan depan kami intens turun. Saya akan bahas teknisnya bersama teman-teman Komisi D,” kata Siswanto.
Ia juga menyoroti kapasitas penyedia MBG yang setiap harinya harus menyiapkan sekitar 3.000 porsi makanan. Menurutnya, beban tersebut sangat besar dan membutuhkan manajemen yang matang, mulai dari proses produksi hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa tingginya beban kerja tidak boleh menjadi alasan terjadinya kelalaian. Penyedia yang memenangkan tender harus siap dengan kapasitas produksi, sumber daya manusia yang memadai, serta standar operasional yang ketat agar kualitas makanan tetap terjaga.
Evaluasi yang sedang disiapkan DPRD akan mencakup penilaian menyeluruh, mulai dari kelayakan dapur produksi, kualitas bahan baku, proses pengolahan, teknik penyimpanan, waktu distribusi, hingga standar menu yang disajikan.
Siswanto menekankan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan tidak ada tahapan yang terlewat dan semua proses berjalan sesuai standar keamanan pangan dan pedoman gizi.
“Kami akan melakukan evaluasi total. Jangan sampai ada bagian proses yang tidak sesuai. MBG ini dibuat untuk meningkatkan gizi, bukan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Siswanto berharap sidak intensif ini dapat mendorong penyedia MBG agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas.
Lebih lanjut, Ia juga mendorong pihak sekolah untuk lebih aktif melakukan pengawasan internal sehingga potensi masalah dapat terdeteksi dan dilaporkan lebih cepat. Dengan demikian, kualitas program dapat terus ditingkatkan dan insiden serupa tidak kembali terjadi.
Program MBG sendiri masih berada pada tahap awal implementasi di Kota Depok. Siswanto menilai potensi kendala merupakan hal yang wajar dalam program besar.
Namun, ia menegaskan bahwa penyesuaian tidak boleh mengorbankan kesehatan dan keselamatan pelajar, karena tujuan utama program adalah memberikan gizi yang layak, sehat, dan aman bagi seluruh siswa.
Sebagai penutup, Siswanto menyampaikan komitmen bahwa program MBG harus menjadi fondasi bagi generasi Depok yang lebih sehat dan produktif.
“Gizi anak hari ini menentukan kualitas sumber daya manusia Depok di masa depan. Karena itu, kami tidak hanya memperbaiki yang keliru, tetapi memastikan program ini menjadi model layanan gizi yang benar-benar ideal. Anak-anak kita berhak mendapatkan yang terbaik,” tutupnya. (el’s)
 kembali mencuat dan memicu sorotan luas dari masyarakat.Kritik bermunculan setelah orang tua siswa di salah satu SDN di Kota Depok mengunggah temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap kualitas gizi pelajar.){kind=link}