Depok | Sketsa Online – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, mendorong Pemerintah Kota Depok menjadikan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) sebagai prioritas utama, menyebutnya sebagai kunci pemerataan akses pendidikan dan langkah strategis dalam reformasi pendidikan di kota tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam Seri Diskusi ke-3 Indoraya Today Institute bertema Mimpi Sekolah Gratis di Kota Penyangga: Efektivitas dan Tantangan Program RSSG Depok. Dalam forum tersebut, Siswanto menegaskan bahwa RSSG bukan sekadar program tambahan, melainkan peluang besar untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi warga Depok.
“Program RSSG harus jadi program ambisius Pemkot, karena program ini memiliki efek positif dalam kemajuan dunia pendidikan di Kota Depok,” ungkapnya pada Rabu (19/11).
Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa berbagai tantangan, termasuk soal keterbatasan anggaran, tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program. Menurutnya, komitmen pemerintah merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan RSSG.
“Sekalipun ada aral melintang, program RSSG harus berjalan. Saya berharap Disdik menjadikan RSSG sebagai program ambisius, layaknya program MBG. Apa pun tantangannya, program ini harus berjalan,” tegasnya.
Siswanto juga menilai RSSG sangat memungkinkan untuk direalisasikan, baik secara politik maupun sosial. Ia mencontohkan bahwa bahkan program yang menuai kontroversi, seperti MBG, tetap berjalan karena adanya keberanian politik pemerintah.
“Apakah bisa? Sangat bisa. Karena sejauh ini RSSG mendapat dukungan dari semua kalangan. MBG saja yang menuai kontroversi tetap jalan kok,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa jika RSSG ditetapkan sebagai program prioritas, Pemerintah Kota Depok harus menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat sekolah-sekolah swasta yang akan dilibatkan.
“Konsekuensinya tentu ada effort dari Pemkot, misalnya memberikan bantuan kepada sekolah swasta yang bekerja sama dalam program RSSG,” jelasnya.
Jika ruang fiskal Pemkot Depok terbatas, ia mendorong pemerintah untuk memikirkan skema alternatif dan strategi intervensi, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang sudah mapan.
“Kalaupun ruang fiskal terbatas, Pemkot harus berpikir keras. Misalnya melakukan intervensi terhadap sekolah-sekolah swasta yang sarana dan prasarananya sudah bagus,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Siswanto menegaskan bahwa sekolah swasta yang sudah kuat secara sarana, prasarana, dan manajemen harus berperan lebih besar dalam menerima siswa melalui skema RSSG.
“Artinya, sekolah-sekolah swasta yang sudah satel harus bersedia menampung anak-anak melalui program ini,” tutupnya. (el’s)
