Depok | Sketsa Online – Di tengah pesatnya pembangunan perkotaan, persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi tantangan nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Depok.
Isu tersebut kembali mengemuka seiring pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok, Mazhab HM, yang menempatkan penanganan RTLH sebagai agenda kebijakan pro-rakyat sekaligus pijakan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial.
Program bedah rumah diproyeksikan sebagai kebijakan sosial berkelanjutan yang dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Fokus kebijakan ini diarahkan pada pemenuhan hak dasar warga atas hunian yang layak, aman, dan sehat sebuah kebutuhan fundamental yang kerap terpinggirkan oleh pembangunan berskala besar.
“Saya fokus pada program bedah rumah dan setiap tahun selalu ada. Tahun ini, di wilayah Rangkapan Baru terdapat 57 unit rumah yang dibedah, sementara di Kecamatan Pancoran Mas jumlahnya mencapai 82 unit. Program ini memang rutin dan menjadi prioritas,” ujar Mazhab HM.
Menurutnya, rumah layak huni tidak semata dipahami sebagai bangunan fisik, melainkan ruang kehidupan yang menentukan kualitas sosial sebuah keluarga. Hunian yang aman dan sehat berdampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, serta ketahanan sosial masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam perspektif kebijakan publik, penanganan RTLH diposisikan sebagai indikator nyata keberpihakan kepada rakyat kecil. Pembangunan yang berkeadilan tidak berhenti pada simbol kemajuan infrastruktur, melainkan berangkat dari pemenuhan kebutuhan paling mendasar warga.
Kondisi rumah yang tidak layak huni, jika dibiarkan, berpotensi melahirkan persoalan sosial berlapis, mulai dari meningkatnya risiko penyakit hingga terganggunya tumbuh kembang anak. Atas dasar itulah, legislator PPP memandang program bedah rumah sebagai investasi sosial jangka panjang yang manfaatnya dirasakan lintas generasi.
Pada konteks ini, PPP menempatkan diri sebagai pengawal kebijakan sosial yang berorientasi pada kepentingan publik. Komitmen partai diarahkan untuk memastikan program berbasis kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dan dijalankan secara berkesinambungan.
“Program bedah rumah harus dijaga konsistensinya karena menyangkut kehidupan dasar warga. Disinilah politik seharusnya hadir secara substansial,” tegasnya.
Selain konsistensi, ketepatan sasaran juga menjadi perhatian utama. Pendataan dan pelaksanaan program RTLH didorong agar dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan.
Melalui penguatan program bedah rumah, Mazhab berharap semakin banyak warga Kota Depok dapat menikmati hunian yang layak.
“Di sanalah cita-cita pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial menemukan maknanya secara nyata,” tegasnya. (el’s)
 masih menjadi tantangan nyata bagi masyarakat.){kind=link}