Depok | Sketsa Online – Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tanah (AMANAT) menyampaikan suara dan aspirasi warga dalam pertemuan dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Depok, pada Rabu (14/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dirasakan langsung oleh warga. Sejumlah isu strategis mengemuka dan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius dalam tata kelola pertanahan di Kota Depok.
AMANAT merupakan aliansi lintas elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Depok, HKTI Depok, Serikat Petani Depok, Jaman, FRKD, Front Mahasiswa Depok, Garnus Depok, Forum Wartawan Tirtajaya (FWT), Benteng Rakyat Depok Maju, Persatuan Pemuda Depok, Forum Buruh Depok, serta elemen masyarakat lainnya.
Perwakilan AMANAT yang hadir dalam forum tersebut antara lain Pardong selaku Ketua KAKI Depok sekaligus Koordinator AMANAT, Wawan Gaul dari Jaman, Wido Pratikno dari Forum Buruh, Haris Fadillah dari Garnus Depok, Akbar Husein dari HKTI Depok, serta Abie dari Front Mahasiswa Depok.
Dalam dialog tersebut, AMANAT menyampaikan secara langsung sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat. Di antaranya masih tertahannya ratusan berkas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), polemik status setu-setu di wilayah Kota Depok, serta berbagai persoalan pertanahan lain yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum yang jelas.
Koordinator AMANAT, Pardong, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk ikhtiar masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak agraria warga secara bermartabat. Ia mengapresiasi keterbukaan ATR/BPN Kota Depok dalam menerima aspirasi, sekaligus mendorong penyelesaian konkret atas persoalan yang disampaikan.
“Komunikasi yang terbaik adalah bertemu, bersilaturahmi, dan mencari solusi bersama. Kinerja BPN Depok di tahun 2025 kami apresiasi, namun masih ada persoalan yang harus dituntaskan demi kepastian hukum masyarakat,” ujar Pardong.
Ia menegaskan komitmen AMANAT untuk terus bersinergi dengan pemerintah, selama keberpihakan terhadap rakyat menjadi pijakan utama.
“Mari kita bersama-sama saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan malah tolong-menolong untuk berbuat kezaliman. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Setelah mendengarkan seluruh aspirasi dan masukan dari AMANAT, Kepala ATR/BPN Kota Depok, Budi Jaya, menyampaikan tanggapan dan komitmen institusinya. Ia mengatakan bahwa BPN Depok terbuka terhadap kritik, saran, dan pengawasan dari masyarakat.
“BPN Depok terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik atas persoalan pertanahan yang ada,” ujar Budi Jaya.
Terkait pelaksanaan PTSL, Budi Jaya mengungkapkan bahwa program tersebut pada tahun 2025 telah menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah berkas yang belum tuntas dan memerlukan penelusuran lebih lanjut.
“Untuk PTSL tahun 2025, banyak persoalan yang sudah kami selesaikan. Adapun berkas yang belum selesai, kami meminta bukti dan dokumennya agar dapat kami cek di mana letak kendalanya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa sepanjang tidak terdapat kendala hukum maupun administratif serta berkas dinyatakan lengkap, proses sertifikasi tanah akan diselesaikan sesuai ketentuan.
“Selama tidak ada kendala dan berkas lengkap, pasti beres dan selesai. BPN tidak mungkin mempersulit masyarakat,” tegas Budi.
Selain itu, Kepala ATR/BPN Kota Depok, Budi Jaya, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AMANAT atas partisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia berharap komunikasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus terjaga ke depannya.
“Jika ada informasi atau permasalahan di masyarakat, silakan sampaikan kepada kami dengan cara-cara yang baik seperti ini. Kami siap berkomunikasi dengan siapa pun demi mencari solusi terbaik,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek Sukmajaya dan Danramil Sukmajaya sebagai bentuk dukungan unsur Forkopimcam dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan melalui dialog dan musyawarah.
Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara ATR/BPN Kota Depok dan elemen masyarakat dalam membangun tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Sinergi yang terbangun melalui dialog terbuka diharapkan mampu melahirkan langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum atas tanah, mencegah praktik mafia tanah, serta menghadirkan keadilan agraria bagi seluruh warga Kota Depok. (el’s)
 menyampaikan suara dan aspirasi warga dalam pertemuan dengan Kantor ATR/BPN Kota Depok.){kind=link}