Siak | Sketsa Online – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak terus memperketat pengawasan dalam proses penerbitan paspor di tengah meningkatnya permohonan dari masyarakat.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko.
Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, Imigrasi Siak mencatat telah menolak sebanyak 29 permohonan paspor yang terindikasi akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di luar negeri.
Tren tersebut berlanjut pada tahun 2026, di mana hingga 21 April, jumlah penolakan meningkat menjadi 34 permohonan dengan indikasi serupa.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Doly Samuel Mulatua Tambunan, menegaskan bahwa setiap permohonan paspor tidak hanya melalui verifikasi administratif, tetapi juga pemeriksaan berlapis, termasuk wawancara mendalam guna memastikan kejelasan tujuan perjalanan pemohon.
“Setiap indikasi nonprosedural kami tindaklanjuti melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan akan kami tolak sesuai aturan yang berlaku,” ujar Doly, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, langkah penolakan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai bentuk perlindungan negara agar warga tidak terjebak dalam praktik kerja ilegal di luar negeri yang rawan eksploitasi, penipuan, hingga persoalan hukum.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat. Kami ingin memastikan setiap warga yang berangkat ke luar negeri benar-benar melalui prosedur yang sah dan aman,” tambahnya.
Selain penindakan, Imigrasi Siak juga mengedepankan pendekatan edukatif dengan memberikan pemahaman langsung kepada pemohon terkait prosedur resmi bekerja ke luar negeri.
Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami jalur yang benar dan legal sebelum memutuskan untuk bekerja di negara tujuan.
Dalam upaya memperkuat perlindungan, Imigrasi Siak juga menjalin koordinasi intensif dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Dinas Tenaga Kerja setempat.
Sinergi ini bertujuan memastikan setiap calon pekerja migran mendapatkan informasi yang akurat sekaligus perlindungan maksimal sejak tahap awal.
Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan publik tetap menjadi perhatian. Imigrasi Siak terus mengembangkan sistem berbasis digital, mulai dari antrean online, layanan tanpa kertas (paperless), hingga program jemput bola untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang lebih luas.
“Penguatan layanan dan pengawasan kami jalankan secara seimbang, agar masyarakat tetap mendapatkan kemudahan sekaligus perlindungan,” tutup Doly.
Dengan pengawasan yang semakin ketat serta edukasi yang berkelanjutan, Imigrasi Siak menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi praktik kerja ilegal di luar negeri. (el’s)
 secara nonprosedural yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko.){kind=link}