Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Diskominfo mulai mempercepat langkah strategis dalam memperkuat keamanan siber dan integrasi layanan publik dengan menggelar sosialisasi audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas sistem digital di lingkungan pemerintahan.
CIBINONG, Bogor | Sketsa Online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi menggelar sosialisasi audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna memperkuat tata kelola sistem digital pemerintahan yang lebih aman, efektif, dan terintegrasi.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat H.R Rasuna Said Diskominfo, Cibinong, Selasa (5/5), diikuti oleh perwakilan perangkat daerah serta rumah sakit umum daerah (RSUD) di lingkungan Pemkab Bogor. Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Relawan TIK dan tenaga ahli di bidang teknologi informasi.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan bahwa pengelolaan TIK saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari pengelolaan jaringan, pusat data, hingga berbagai aplikasi layanan publik yang terus berkembang di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah masih adanya sistem aplikasi yang berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi secara optimal antarinstansi.
“Seringkali ada ego sektoral, masing-masing merasa sistem yang dimiliki paling baik. Padahal, data yang diolah sebenarnya sama dan seharusnya bisa terintegrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik, terlebih di tengah meningkatnya ancaman keamanan siber dan risiko kegagalan sistem.
Pemkab Bogor juga dihadapkan pada berbagai tantangan serius, mulai dari potensi kebocoran data, gangguan sistem, hingga kendala integrasi antarplatform digital. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah antisipatif, audit TIK dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi berjalan sesuai standar, aman, dan efisien.
Dalam sosialisasi tersebut, Diskominfo menegaskan tiga tujuan utama pelaksanaan audit TIK. Pertama, meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah agar memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan.
Kedua, memperkuat pengendalian internal melalui identifikasi dini terhadap celah keamanan, kelemahan sistem, serta potensi inefisiensi anggaran. Dengan demikian, mitigasi risiko dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Ketiga, mendukung pembangunan zona integritas menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah awal sebelum dilakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur dan aplikasi kritikal di perangkat daerah,” jelasnya.
Diskominfo juga mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan audit, termasuk bersikap terbuka dan aktif berkolaborasi dengan tim auditor serta tenaga ahli.
Sejumlah perangkat daerah, termasuk dinas teknis dan RSUD, telah ditetapkan sebagai objek audit TIK tahun ini. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta segera melakukan persiapan agar proses audit dapat berjalan lancar dan optimal.
“Kegiatan ini pada dasarnya untuk membantu kita semua agar sistem yang dimiliki bisa berjalan maksimal, aman, dan terintegrasi, serta terhindar dari risiko kegagalan maupun gangguan keamanan,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bogor berharap dapat mewujudkan tata kelola TIK yang lebih baik, terintegrasi, serta mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital di masa mendatang.
