HUT Depok ke-27, Satu Suara untuk Lingkungan! Binton Nadapdap Kawal PSEL Depok-Bogor Menuju Kemandirian Energi Daerah

Depok | Sketsa Online – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya volume sampah serta keterbatasan daya tampung, Pemerintah Kota Depok mulai mengakselerasi transformasi pengelolaan sampah melalui pengembangan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bekerja sama dengan wilayah Bogor.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reformasi tata kelola lingkungan yang tidak hanya menyasar persoalan sampah, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton J. Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diposisikan sebagai agenda strategis jangka panjang yang memerlukan pengawalan serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif dan masyarakat.

“Persoalan sampah hari ini bukan lagi sekadar isu kebersihan, tetapi sudah menjadi isu kebijakan publik yang berkaitan dengan energi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh dan berbasis sistem,” ujarnya.

Menurut Binton, kerja sama Depok–Bogor mencerminkan perubahan cara pandang pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ia menilai pendekatan lintas wilayah menjadi kunci untuk menciptakan efisiensi dan keberlanjutan, mengingat persoalan sampah tidak mengenal batas administratif.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kolaborasi tersebut harus dibangun di atas fondasi kebijakan yang kuat dan terukur. Kejelasan regulasi, transparansi pembiayaan, serta pembagian peran antar pihak menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif dan akuntabel.

“Kerja sama ini tidak boleh berhenti pada kesepakatan administratif. Harus ada kejelasan desain kebijakan, model pembiayaan, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Binton menekankan peran strategis DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tetap berada pada jalur yang tepat. Ia menyebut transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program berskala besar seperti PSEL.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, keberhasilan teknologi pengolahan sampah menjadi energi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan di tingkat masyarakat, terutama dalam hal pemilahan dan pengurangan sampah.

“Transformasi ini tidak bisa hanya mengandalkan teknologi di hilir. Harus dimulai dari hulu, dari rumah tangga. Edukasi masyarakat menjadi kunci agar sistem ini berjalan efektif,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan yang baik tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan pendekatan edukatif melalui kampanye publik, insentif, serta regulasi yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Selain itu, Binton juga mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam pengembangan PSEL. Dengan dukungan teknologi dan investasi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta dinilai mampu mempercepat realisasi program serta meningkatkan efisiensi operasional.

“Kolaborasi harus diperluas. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu ada kemitraan dengan swasta yang tetap berada dalam koridor regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada dampak jangka panjangnya, ia menilai PSEL memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian energi daerah. Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif tidak hanya akan mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya lokal.

Di sisi lain, program ini juga berpotensi menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari terbukanya lapangan kerja baru, berkembangnya industri pengolahan limbah, hingga meningkatnya kualitas lingkungan hidup masyarakat.

“Ini bukan sekadar proyek pengolahan sampah, tetapi investasi masa depan. Kita sedang membangun fondasi kota yang lebih bersih, sehat, dan mandiri energi,” jelasnya.

Meski demikian, Binton mengingatkan bahwa tantangan implementasi tetap harus diantisipasi secara serius, mulai dari kesiapan infrastruktur, penerimaan masyarakat, hingga risiko teknis dalam pengoperasian teknologi.

“Setiap kebijakan besar pasti memiliki tantangan. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola dengan perencanaan matang, evaluasi berkala, dan keterbukaan kepada publik,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Binton menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal implementasi PSEL agar berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami di DPRD akan memastikan program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga berhasil dan berdampak. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” tutupnya. (el’s)