Minimnya Bantuan Parpol Disorot, PKB Depok Tekankan Urgensi Kenaikan Anggaran

Depok | Sketsa Online – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok menyoroti rendahnya bantuan keuangan partai politik (banpol) yang dinilai belum proporsional dan tertinggal dibandingkan daerah lain.

Kondisi ini dianggap tidak sebanding dengan peran strategis partai dalam membangun demokrasi, sehingga diperlukan kenaikan anggaran secara bertahap dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin, saat menerima kunjungan silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok bersama jajaran pengurus dan anggota legislatif, Jumat (10/4/2026). Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi pasca-Idulfitri ke sejumlah partai politik di Kota Depok.

Faizin menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menilai pertemuan lintas partai menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi politik serta membangun sinergi dalam merespons berbagai persoalan daerah.

“Silaturahmi ini tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi untuk membahas isu strategis, termasuk kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan komunikasi lintas partai melalui forum rutin yang melibatkan para ketua partai. Forum tersebut direncanakan dalam bentuk pertemuan informal yang digelar secara berkala guna membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari kebijakan publik hingga isu sosial dan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, isu banpol menjadi perhatian utama. Faizin mengungkapkan bahwa besaran banpol di Kota Depok saat ini sekitar Rp3.000 per suara, tertinggal jauh dibandingkan sejumlah daerah lain seperti Kota Bekasi, Kota Malang, bahkan di tingkat provinsi yang telah mencapai Rp9.000 hingga Rp15.000 per suara.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya dukungan anggaran terhadap penguatan fungsi partai politik.

“Partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam membangun iklim demokrasi, merawat sistem politik, serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan. Peran ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” tegasnya.

Selain menjalankan fungsi representasi, partai juga berperan dalam pendidikan politik, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Keterbatasan anggaran dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi tersebut secara maksimal.

“Kesadaran politik masyarakat harus terus dibangun agar partisipasi meningkat. Ketika partisipasi tinggi, kualitas pemerintahan akan semakin baik karena adanya kontrol dan keterlibatan publik,” tambahnya.

Faizin juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpartai dalam memperjuangkan kebijakan strategis, termasuk kenaikan banpol melalui DPRD. Ia berharap dorongan tersebut dapat segera direalisasikan, baik melalui perubahan anggaran maupun pada tahun anggaran 2027.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menyampaikan bahwa persoalan banpol menjadi isu bersama dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Depok.

Dalam rapat tersebut, kritik disampaikan terhadap minimnya perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terhadap partai politik, yang tercermin dari rendahnya alokasi anggaran.

“Banpol di Depok sebelumnya hanya sekitar Rp1.500 per suara dan kini meningkat menjadi Rp3.000. Namun angka ini masih yang terendah dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti adanya sejumlah program pemerintah, seperti pendidikan politik bagi pemilih pemula dan penguatan nilai toleransi, yang dinilai merupakan ranah partai politik dan seharusnya didukung melalui penguatan banpol.

Dalam forum Pansus, lanjutnya, mayoritas fraksi DPRD Kota Depok, seperti Gerindra, PDIP, dan PKS, menyatakan dukungan terhadap kenaikan banpol agar lebih proporsional dan setara dengan daerah lain.

Siswanto menilai penentuan besaran banpol perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan riil partai, bukan sekadar menggunakan pola pemerataan. Pendekatan proporsional dinilai lebih tepat agar alokasi anggaran sesuai dengan kapasitas dan aktivitas partai.

Ia juga mencontohkan mekanisme hibah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah menerapkan klasifikasi berdasarkan skala organisasi, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih adil dan terukur.

“Prinsip proporsionalitas penting agar kebijakan tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan peran masing-masing,” jelasnya.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Siswanto menilai hal tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan partai politik saat ini, terutama di tengah meningkatnya biaya operasional serta dinamika sosial ekonomi masyarakat.

“Dengan kebutuhan yang terus meningkat, dukungan terhadap partai politik perlu diperkuat agar fungsi pendidikan politik dapat berjalan optimal,” tegasnya.

PKB Depok mendorong Pemerintah Kota Depok bersama DPRD segera merumuskan kebijakan kenaikan banpol, baik melalui perubahan anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran 2027.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan akuntabel. (el’s)