Sambangi PKB Depok, Ketua DPRD Tegaskan PKS Satu Suara Dorong Kenaikan Bantuan Parpol

Depok | Sketsa Online – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong kenaikan bantuan keuangan partai politik (banpol) saat melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, Jumat (10/4/2026).

Pertemuan lintas partai tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk menyamakan arah kebijakan sekaligus memperkuat peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi di tingkat daerah.

Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Supriyatna, menyampaikan bahwa silaturahmi Syawal tidak hanya bermakna sebagai tradisi sosial, tetapi juga menjadi ruang dialog politik yang konstruktif. Dalam pertemuan itu, sejumlah isu dibahas secara terbuka, termasuk urgensi peningkatan bantuan parpol yang dinilai masih belum optimal.

“Silaturahmi ini menjadi momentum membangun kesepahaman antarpartai. Salah satu yang kita dorong bersama adalah peningkatan bantuan parpol agar partai dapat menjalankan fungsi pendidikan politik dan edukasi publik secara lebih maksimal,” ujar Ade.

Secara regulasi, bantuan keuangan partai politik merupakan dukungan pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan perolehan suara sah pada pemilu legislatif. Dana tersebut digunakan untuk operasional partai, dengan penekanan utama pada kegiatan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat.

Namun demikian, Ade mengungkapkan bahwa besaran bantuan parpol di Kota Depok saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar Rp3.000 per suara. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil partai, serta masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain yang telah mencapai kisaran Rp15.000 per suara.

“Jika dibandingkan secara nasional, Depok termasuk yang masih rendah. Padahal, tuntutan terhadap partai politik semakin besar, terutama dalam hal edukasi politik, kaderisasi, dan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ia menegaskan, peningkatan bantuan parpol bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan demokrasi.

Dengan dukungan yang memadai, partai politik diharapkan mampu lebih aktif menyelenggarakan pendidikan politik yang mendorong masyarakat menjadi kritis, rasional, dan partisipatif.

Lebih lanjut, Ade menyebut komunikasi lintas partai yang terbangun dalam silaturahmi tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan. Mayoritas partai sepakat bahwa penguatan peran partai politik harus didukung oleh kebijakan anggaran yang proporsional.

“Ketika berbicara tentang kepentingan masyarakat, semua partai memiliki semangat yang sama. Peran partai harus diperkuat agar bisa hadir lebih nyata di tengah masyarakat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, usulan kenaikan bantuan parpol akan dibahas secara formal melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok bersama Pemerintah Kota Depok. Pembahasan ini direncanakan masuk dalam agenda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada perubahan tahun 2026 maupun APBD murni tahun 2027.

Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa proses penganggaran akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap usulan akan melalui kajian mendalam agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Semua akan dibahas melalui mekanisme resmi. Kita ingin memastikan kebijakan ini tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penguatan demokrasi di kota Depok, ” tegasnya.

Ia berharap, peningkatan bantuan parpol ke depan dapat mendorong partai politik di Kota Depok semakin optimal dalam menjalankan fungsi strategisnya, khususnya dalam memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat.

“Upaya ini diarahkan untuk membangun demokrasi yang sehat, dengan masyarakat yang melek politik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan menuju Depok yang lebih maju,” tutup Ade. (el’s)