Sorong | Sketsa Online — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua di enam provinsi di Tanah Papua.
Permintaan tersebut disampaikan guna memastikan penggunaan dana, khususnya yang bersumber dari otonomi khusus, benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara.
“Apabila hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, saya mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP,” ujar Paul, Minggu.
Anggaran Capai Ratusan Miliar per Tahun
Paul mengungkapkan bahwa anggaran yang digunakan untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp181,44 miliar setiap tahun. Nilai tersebut belum termasuk berbagai kebutuhan operasional sekretariat.
Belanja lain seperti perjalanan dinas, kendaraan operasional, hingga kegiatan internal juga turut menyerap anggaran dalam jumlah besar.
“Jika dihitung sejak 2022 hingga sekarang, total anggaran yang digelontorkan diperkirakan sudah mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.
Dorong Transparansi dan Publikasi Hasil Audit
DPD RI menilai audit tidak hanya penting untuk periode saat ini, tetapi juga harus mencakup periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran secara menyeluruh.
Selain itu, Paul menegaskan bahwa hasil audit harus dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan penggunaan dana tersebut.
“Publikasi hasil audit sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat,” katanya.
Ancaman PAW dan Proses Hukum
Lebih lanjut, Paul menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran atau kerugian negara, maka langkah hukum harus segera ditempuh.
Ia juga mendorong adanya pergantian pimpinan melalui mekanisme PAW sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Jika ada temuan kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan,” tegasnya.
Evaluasi Peran MRP Papua
Selain menyoroti anggaran, Paul juga menilai bahwa keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Sejumlah persoalan mendasar dinilai masih belum terselesaikan, mulai dari hak atas tanah adat, pelanggaran HAM, konflik sosial, hingga dampak pembangunan.
Menurutnya, dana otonomi khusus yang selama ini dialokasikan seharusnya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Desakan Audit Segera Dilakukan
Paul juga mendesak BPK RI agar segera merilis hasil audit dalam waktu dekat guna mencegah polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia bahkan menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan aksi jika audit tidak segera dilakukan.
“Jika tidak, maka kami akan menggelar aksi di depan BPK RI di Jakarta,” ujarnya.
Sebagai wakil daerah, ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya dana otonomi khusus Papua.
“Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua,” tutupnya.
