Depok | Sketsa Online – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar bakti sosial berupa layanan cek kesehatan gratis sekaligus pembagian takjil bagi masyarakat di Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ruko Anggrek No. 25 Blok C, Grand Depok City (GDC), Jumat (6/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ribka Tjiptaning Proletariyati, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan yang juga seorang dokter serta politisi senior PDI Perjuangan.
Dalam kegiatan itu, DPP PDI Perjuangan menurunkan tiga mobil layanan kesehatan yang dilengkapi tim dokter dan tenaga medis profesional untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat.
Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan tekanan darah, konsultasi medis, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Ribka menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan PDI Perjuangan terhadap kesehatan rakyat. Ia mengatakan, pelayanan kesehatan bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh negara.
Menurutnya, hak kesehatan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat.
“Negara tidak boleh abai terhadap kesehatan rakyat. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah jelas dijamin dalam konstitusi. Artinya, negara wajib hadir dan memastikan rakyat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Ribka.
Tak hanya itu, Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah bersama DPR telah membentuk sejumlah regulasi untuk memperkuat jaminan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Ribka mengungkapkan bahwa dirinya turut terlibat dalam proses pembahasan sejumlah regulasi tersebut ketika menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia memahami secara langsung bagaimana sistem jaminan kesehatan nasional dibangun untuk melindungi masyarakat.
“Undang-undang tentang BPJS, Undang-Undang Kesehatan, hingga Undang-Undang Rumah Sakit dibuat agar seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan bukan lembaga yang berorientasi keuntungan, melainkan sistem jaminan sosial yang dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat.
“BPJS bukan perusahaan yang mencari profit. Sistem ini dibentuk agar rakyat, terutama masyarakat kecil, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyinggung persoalan penonaktifan jutaan peserta BPJS yang sempat menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus ditinjau secara hati-hati karena dapat berdampak langsung pada akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, ketika muncul persoalan terkait penonaktifan peserta BPJS, DPR segera menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial.
“Hak kesehatan rakyat tidak boleh terabaikan. Karena itu kami mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut, selain memberikan edukasi mengenai hak kesehatan masyarakat, Ribka juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada para ibu yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, Megawati selalu mengingatkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang menyebut perempuan sebagai tiang negara.
“Bung Karno mengatakan perempuan adalah tiang negara. Jika perempuan kuat dan sehat, maka keluarga kuat, dan jika keluarga kuat maka negara juga akan kuat,” ujar Ribka.
Karena itu, ia mengajak para ibu untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga, termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala serta memahami hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara.
Kegiatan bakti sosial tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga yang hadir tidak hanya memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga mendapatkan edukasi kesehatan serta menerima takjil menjelang waktu berbuka puasa.
Melalui kegiatan ini, PDI Perjuangan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan sekaligus mengetahui bahwa hak untuk sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara dan harus diperjuangkan bersama demi kesejahteraan rakyat. (el’s)
 PDI Perjuangan menggelar bakti sosial berupa layanan cek kesehatan gratis sekaligus pembagian takjil bagi masyarakat di Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ruko Anggrek No. 25 Blok C, Grand Depok City (GDC), Jumat (6/3/2026).){kind=link}