Depok | Sketsa Online – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas disetujuinya APBD Kota Depok Tahun 2026.
Meski perjalanan pembahasan berlangsung panjang, Ketua Fraksi PKB menegaskan bahwa dinamika tersebut bukan dipicu oleh kepentingan-kepentingan politik, melainkan karena adanya penyesuaian besar pada kebijakan fiskal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Menurut Ketua Fraksi PKB, pembahasan APBD tahun ini menjadi salah satu yang paling kompleks karena dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, adanya Instruksi Presiden mengenai efisiensi besar-besaran hingga 50 persen yang wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Kebijakan ini membuat TAPD dan Banggar DPRD harus merombak banyak struktur belanja dan kegiatan agar tetap sesuai dengan batasan fiskal.
Faktor kedua ialah berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketua Fraksi PKB menyebut laporan sementara menunjukkan adanya pengurangan yang mencapai lebih dari Rp400 miliar. Ia menekankan bahwa angka pastinya tetap dapat dicek kembali dalam dokumen resmi pemerintah, namun yang pasti, penurunan TKD tersebut memberikan dampak signifikan terhadap ruang fiskal daerah.
“Ini pembahasan yang panjang bukan karena banyak kepentingan, tetapi karena banyak perubahan-perubahan yang harus disesuaikan, baik karena efisiensi hingga 50 persen maupun karena TKD yang tergerus cukup besar. Semua perubahan ini dari efisiensi sampai pengurangan transfer ke daerah berpengaruh langsung pada penyusunan APBD,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok.
PKB menilai kedua pihak telah meluangkan perhatian dan tenaga penuh untuk menyusun postur APBD 2026. Salah satu hasil yang dinilai penting adalah tercapainya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar nol.
Menurut PKB, SiLPA 0 bukan sekadar angka, tetapi indikator bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara sangat hati-hati dan cermat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah situasi nasional yang menuntut efisiensi ketat.
“Ini kerja yang cukup bagus, hasil kerja keras teman-teman Banggar dan TAPD. Mereka memeras otak dan memutar pikiran bagaimana agar fiskal Pemkot Depok tetap kondusif meskipun ada faktor-faktor pengurangan dana transfer dan efisiensi besar-besaran,” ujar Ketua Fraksi PKB.
Namun, PKB menegaskan bahwa perencanaan bukan akhir dari proses. Justru setelah APBD disahkan, tantangan yang lebih besar dimulai, yakni bagaimana memastikan seluruh anggaran direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
PKB meminta agar pengawasan terhadap realisasi anggaran dilakukan secara ketat dan menyeluruh, terutama pada pos-pos strategis yang berpotensi berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik.
Salah satu contoh yang disorot ialah penyertaan modal kepada PT Tirta Asasta (PDAM) Depok yang tahun depan mendapat alokasi Rp10 miliar.
Ketua Fraksi PKB menekankan bahwa meskipun nilai penyertaan modal ini relatif kecil dibandingkan belanja sektor lainnya, pengawasannya tetap tidak boleh longgar. Ia menegaskan bahwa baik anggaran besar maupun kecil wajib dipastikan penggunaannya secara detail agar tidak ada satu rupiah pun dana publik yang terbuang percuma.
“Penyertaan modal PDAM itu mungkin kecil jika dibanding anggaran sektor lain, tetapi pengawasan tetap harus menyeluruh. Kami berharap monitoring dilakukan secara ketat, bukan hanya pada anggaran besar. Tidak boleh ada dana publik yang terbuang percuma,” katanya.
PKB juga menggarisbawahi pesan Wakil Wali Kota Depok yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara optimal. Wakil Wali Kota mengingatkan agar tidak ada dana APBD yang dibiarkan tidak termanfaatkan atau tidak menghasilkan dampak bagi masyarakat. PKB menyatakan sepakat dengan pandangan tersebut dan menilai bahwa setiap rupiah dari APBD harus kembali kepada warga.
“Seperti yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota, tidak boleh ada satu rupiah pun uang APBD yang tidak terpakai dan tidak memberikan manfaat. Kami sepakat. Ini adalah hasil kerja keras pikiran dan tenaga teman-teman, jadi harus benar-benar kita awasi,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Fraksi PKB menegaskan komitmennya mengawal APBD 2026 secara komprehensif dan terukur. Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, tetapi juga agar pembangunan di Kota Depok dapat terwujud sesuai harapan masyarakat.
“Fraksi PKB akan mengawasi penggunaan APBD tahun 2026 secara detail, menyeluruh, dan komprehensif. Cita-cita kita adalah tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia. Kita ingin pembangunan di Kota Depok berjalan sesuai harapan dan agar tagline perubahan Depok benar-benar terwujud,” tutupnya.
Dengan pengesahan APBD 2026, Fraksi PKB berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat agenda perubahan yang menjadi komitmen kepala daerah. (el’s)
 DPRD Kota Depok menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas disetujuinya APBD Kota Depok Tahun 2026. Meski perjalanan pembahasan berlangsung panjang, Ketua Fraksi PKB menegaskan bahwa dinamika tersebut bukan dipicu oleh kepentingan-kepentingan politik, melainkan karena adanya penyesuaian besar pada kebijakan fiskal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.){kind=link}