Depok | Sketsa Online – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Ketua DPD PAN Kota Depok sekaligus Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, H. Igun Sumarno, S.Pd., M.M., menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kota Depok selama setahun terakhir.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan terus didorong oleh Komisi D.
H. Igun menegaskan, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi fokus pengawasan dan kebijakan, yakni ketimpangan upah, rendahnya cakupan jaminan sosial, serta melemahnya stabilitas kerja akibat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor manufaktur dan ritel pascapandemi.
Menurutnya, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Depok tahun 2024–2025 belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup pekerja. Ia menilai, penetapan upah masih belum berbasis data riil di lapangan.
“Secara angka memang naik, tetapi secara daya beli pekerja belum terasa signifikan. Inflasi dan biaya hidup di Depok terus meningkat. Karena itu, kami mendorong survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan lebih komprehensif, melibatkan berbagai unsur, dan benar-benar mencerminkan kondisi faktual pekerja,” ujarnya pada Kamis (30/4/26).
Ia menambahkan, Komisi D secara konsisten memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok agar hasil survei KHL dijadikan dasar utama dalam penentuan kebijakan upah ke depan.
Pada aspek perlindungan sosial, H. Igun menyoroti masih rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, terutama di sektor informal. Banyak pekerja kontrak, buruh harian, pelaku UMKM, hingga pekerja mandiri seperti pengemudi ojek daring yang belum terdaftar sebagai peserta aktif.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Pekerja informal jumlahnya sangat besar, tetapi belum seluruhnya terlindungi. Kami mendorong adanya intervensi pemerintah melalui bantuan iuran BPJS, termasuk skema subsidi bagi pekerja yang tidak mampu,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D mendorong pembentukan mekanisme layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti posko pengaduan ketenagakerjaan di tingkat kelurahan. Langkah ini dinilai penting agar pekerja lebih mudah mengakses perlindungan serta menyampaikan keluhan.
Terkait stabilitas kerja, H. Igun mengungkapkan adanya peningkatan kasus PHK dalam beberapa waktu terakhir, terutama di sektor industri dan ritel. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga pekerja.
“PHK bukan hanya persoalan hubungan kerja, tetapi juga berdampak sosial. Karena itu, kami terus meminta Dinas Ketenagakerjaan memperkuat fungsi mediasi agar perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan secara adil dan tidak berlarut,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ia menegaskan, selain menjalankan fungsi pengawasan, Komisi D juga aktif menggunakan kewenangan legislasi dan penganggaran untuk menghadirkan solusi konkret.
Dalam pembahasan APBD, Komisi D mengusulkan alokasi anggaran untuk pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, bantuan iuran BPJS bagi pekerja informal, serta program padat karya guna menyerap tenaga kerja.
Di sisi regulasi, Komisi D turut mendorong pembentukan dan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada pekerja, termasuk kebijakan penempatan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan di Depok.
Kemudian, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi D secara rutin mempertemukan buruh, pengusaha, dan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap upah minimum serta menindaklanjuti perusahaan yang melanggar ketentuan.
Lebih lanjut, H. Igun juga menekankan bahwa pekerja kontrak dan sektor informal menjadi perhatian khusus karena berada pada posisi rentan dan kerap tidak memiliki kepastian kerja.
“Banyak pekerja berada di area abu-abu, tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas. Kami mendorong advokasi legal, termasuk fasilitasi pembuatan perjanjian kerja tertulis dan sosialisasi regulasi ketenagakerjaan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Komisi D merekomendasikan pembentukan koperasi pekerja serta mendorong skema BPJS mandiri dengan subsidi guna memperluas perlindungan sosial. Untuk memastikan efektivitas program, Komisi D juga meminta Dinas Ketenagakerjaan menyusun basis data pekerja informal hingga tingkat kelurahan.
“Data menjadi kunci. Tanpa data yang valid, program bantuan dan perlindungan tidak akan tepat sasaran,” kata H. Igun.
Dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja, Komisi D mendorong penguatan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Depok dengan fokus pada keterampilan digital, manufaktur, dan kewirausahaan.
Sinergi dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) juga diperkuat melalui program link and match antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Selain itu, Komisi D mengusulkan sertifikasi kompetensi gratis bagi pekerja informal agar memiliki standar keahlian yang diakui.
“Ke depan, kita tidak hanya bicara perlindungan, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia industri,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, H. Igun menegaskan bahwa momentum Hari Buruh harus menjadi refleksi sekaligus titik awal perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di Kota Depok.
“Kami ingin memastikan setiap pekerja mendapatkan upah yang layak, perlindungan sosial yang memadai, dan kepastian kerja. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” tutupnya. (el’s)
