Depok | Sketsa Online – Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menegaskan komitmennya untuk mengawal tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang dinilai menjadi kunci arah pembangunan Kota Depok ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (8/4/2026).
Adapun tiga Raperda yang dimaksud meliputi Raperda Rencana Pembangunan Industri Tahun 2026–2046, Raperda Penyelenggaraan Perhubungan, serta Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Menurut Edi, ketiga Raperda tersebut merupakan fondasi penting dalam mendorong transformasi Depok menjadi kota modern yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ia menilai, arah pembangunan ke depan harus dirancang secara terintegrasi agar mampu menjawab tantangan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin dinamis.
Raperda Rencana Pembangunan Industri 2026–2046, menjadi langkah strategis untuk mengarahkan Depok dari kota penyangga menjadi kota industri yang mandiri.
Dengan posisi geografis di kawasan strategis Jabodetabek, didukung dominasi usia produktif serta pertumbuhan ekonomi yang stabil, Depok dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor industri secara optimal.
“Penguatan sektor unggulan seperti makanan dan minuman, pakaian jadi, industri kimia, hingga farmasi diyakini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan industri harus ditopang oleh inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di era industri 4.0.
Di sisi lain, pembangunan juga harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penataan ruang, infrastruktur, serta kelestarian lingkungan demi kualitas hidup masyarakat.
Terkait Raperda Penyelenggaraan Perhubungan, Edi menilai regulasi tersebut menjadi jawaban atas tantangan mobilitas yang kian kompleks di Kota Depok. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi disebut sebagai salah satu penyebab utama kemacetan, sehingga diperlukan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.
Melalui Raperda ini, Pemerintah Kota Depok didorong untuk memperkuat integrasi antarmoda, memanfaatkan teknologi dalam sistem transportasi, mengembangkan kawasan berbasis transit, serta melakukan penataan parkir.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik yang lebih nyaman, aman, dan terjangkau.
Sementara itu, dalam Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2016, Edi menekankan pentingnya penataan kelembagaan guna meningkatkan kinerja pemerintahan.
Ia menjelaskan, pemisahan fungsi keuangan daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
Lebih lanjut, penggabungan urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, serta perindustrian dalam satu dinas terpadu dinilai sebagai upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pelaku usaha lokal sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Menutup pernyataannya, Edi menegaskan Fraksi Gerindra akan terus mengawal pembahasan ketiga Raperda tersebut hingga tuntas sesuai mekanisme yang berlaku. Ia memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan harus berpihak pada kepentingan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
“Kami ingin memastikan Depok tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Depok,” tutupnya. (el’s)
 strategis yang dinilai menjadi kunci arah pembangunan Kota Depok ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (8/4/2026).){kind=link}