Depok | Sketsa Online – Di tengah dinamika politik modern yang semakin kompleks, penuh strategi, dan kerap memunculkan perdebatan publik, Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., M.M., M.H., menghadirkan gagasan kritis melalui buku Hukum dan Marketing Politik.
Karya ini mengupas keterkaitan erat antara hukum dan praktik politik sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat, Senin (24/3/2026).
Buku setebal 281 halaman tersebut disusun sebagai jembatan antara dua disiplin ilmu yang kerap dipandang terpisah, namun sejatinya saling memengaruhi dalam praktik kekuasaan.
Dalam proses penerbitannya, naskah telah melalui tahapan verifikasi oleh penerbit, termasuk uji kesesuaian substansi serta pengecekan plagiarisme menggunakan Turnitin, sehingga dinyatakan memenuhi standar dan layak untuk dipublikasikan secara luas.
Binton menjelaskan, buku ini tidak hanya memuat konsep teoretis, tetapi juga menghadirkan pendekatan praktis mengenai bagaimana hukum menjadi landasan dalam strategi politik, termasuk dalam membangun citra, komunikasi politik, hingga pengambilan kebijakan.
“Politik tidak bisa dilepaskan dari hukum. Setiap strategi yang dibangun dalam politik harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Binton.
Ia menambahkan bahwa buku tersebut juga menguraikan batasan-batasan dalam praktik politik agar tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus membuka sudut pandang baru tentang bagaimana strategi pemasaran politik (political marketing) digunakan secara efektif dan etis.
“Buku ini juga menjelaskan batasan-batasan dalam berpolitik agar tidak keluar dari koridor hukum, sekaligus memberikan perspektif bagaimana strategi politik dijalankan secara tepat dan bertanggung jawab,” katanya.
Menariknya, Binton berupaya menyajikan materi dengan bahasa yang ringan dan sistematis agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Ia menyadari bahwa literasi politik dan hukum di masyarakat masih perlu ditingkatkan, sehingga pendekatan komunikatif menjadi salah satu kekuatan utama dalam buku ini.
“Buku ini saya susun agar tidak membosankan, tetapi tetap berbobot. Harapannya, masyarakat bisa belajar politik tanpa merasa terbebani, sekaligus memahami pentingnya hukum dalam setiap prosesnya,” ungkapnya.
Karya tersebut semakin kuat dengan adanya kata pengantar dari Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.H., serta sambutan dari Helmy Yahya yang menambah perspektif akademik dan praktis dalam isi buku.
Selain sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton juga dikenal aktif di dunia akademik dan praktik politik. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan program doktor (S3) di bidang hukum, setelah sebelumnya menyelesaikan studi di bidang ilmu politik dan hukum. Latar belakang tersebut menjadi fondasi dalam merumuskan analisis yang tajam dan aplikatif.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, memahami hukum akan mempermudah seseorang dalam mempelajari politik, begitu pula sebaliknya.
“Jika seseorang memahami hukum, maka ia akan lebih mudah memahami politik. Sebaliknya, ketika memahami politik, maka akan semakin mengerti bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik,” jelasnya.
Buku Hukum dan Marketing Politik ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang ingin memahami dinamika politik secara lebih utuh. Karya ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga rujukan dalam meningkatkan kualitas pemahaman publik.
Di tengah perkembangan politik yang terus berubah, Binton berharap bukunya dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi masyarakat serta mendorong sikap kritis dalam menyikapi berbagai fenomena politik.
“Pada akhirnya, politik yang sehat adalah politik yang berpijak pada hukum. Tanpa itu, arah demokrasi bisa kehilangan kendali,” tutupnya. (el’s)
