Depok | Sketsa Online – Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jabar VIII (Kota Depok–Kota Bekasi), Hasbullah Rahmad, menyoroti pentingnya akurasi pendataan masyarakat miskin sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Ia meminta proses verifikasi dilakukan lebih ketat dengan melibatkan pengurus RT dan RW yang dinilai paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungannya.
Ketepatan pendataan, sangat menentukan agar berbagai program pemerintah mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Hasbullah mengungkapkan, proses pendataan di lapangan sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Hal tersebut terjadi karena verifikasi belum dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak yang paling mengetahui kondisi warga di tingkat lingkungan.
“Saya berkali-kali mengingatkan agar petugas sensus yang melakukan verifikasi di masyarakat melakukan pengecekan ulang kepada RT dan RW. Mereka yang paling tahu kondisi warganya, siapa yang benar-benar membutuhkan dan siapa yang sudah mampu,” ujarnya pada Sabtu (7/3/26).
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, kesalahan klasifikasi tingkat kesejahteraan atau desil kerap menyebabkan warga yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak terdaftar. Sebaliknya, ada pula masyarakat yang kondisi ekonominya sudah lebih baik tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Menurut Hasbullah, penilaian kesejahteraan tidak dapat hanya dilihat dari tampilan fisik tempat tinggal.
“Kita tidak boleh hanya menilai dari tampilan rumah. Bisa saja seseorang tinggal di rumah besar, tetapi rumah tersebut milik orang tuanya. Sementara dia sendiri tidak memiliki pekerjaan dan justru membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa validitas pendataan sangat penting karena berbagai program bantuan pemerintah saat ini menggunakan sistem klasifikasi desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
Tak hanya itu, di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menyiapkan program beasiswa bagi siswa SMA sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut rencananya akan diperkuat setelah perubahan anggaran tahun 2026 dengan skema bantuan pendidikan berupa pembebasan biaya sekolah serta dukungan perlengkapan belajar.
“Beasiswa ini akan diprioritaskan bagi masyarakat dengan kategori desil satu sampai empat. Karena jumlah penduduk Jawa Barat sangat besar, pembatasan ini diperlukan agar anggaran tetap terkendali dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain program beasiswa, Hasbullah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga terus meningkatkan kapasitas pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru serta penambahan sekolah negeri.
Untuk Kota Depok pada 2026 direncanakan pembangunan 96 ruang kelas baru yang tersebar di SMA, SMK, dan SLB negeri. Selain itu, Depok juga akan mendapatkan tambahan sekolah baru, yakni SMK Negeri 5 di wilayah Limo.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selama ini menjadi salah satu persoalan pendidikan di Jawa Barat.
“Beberapa tahun terakhir kita mendorong pembangunan ruang kelas baru karena ada potensi sekitar 20 hingga 25 persen lulusan SMP tidak tertampung di SMA. Karena itu pemerintah provinsi berupaya membuka daya tampung lebih besar sekaligus menambah fasilitas pendidikan,” katanya.
Di sektor kesehatan, Hasbullah juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem layanan bagi masyarakat, terutama bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif.
Ia menilai negara memiliki kewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.
“Pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara. Jangan sampai ada masyarakat yang ditolak hanya karena tidak memiliki BPJS aktif. Pemerintah harus memastikan ada solusi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong agar daftar penerima bantuan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun program jaminan kesehatan daerah dapat dibuka secara transparan hingga tingkat RT dan RW.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak.
“Jika informasi itu dibuka sampai tingkat lingkungan, masyarakat bisa ikut mengawasi siapa yang pantas menerima bantuan dan siapa yang seharusnya sudah tidak lagi tercatat sebagai penerima,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbullah juga menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan di Kota Depok, termasuk upaya pelebaran jalan dan penanganan kemacetan di sejumlah titik strategis.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan publik berjalan lebih optimal.
“Pendataan yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, verifikasi yang melibatkan RT dan RW serta pengawasan bersama menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai program bantuan berjalan tepat sasaran,” tutupnya. (el’s)
, Hasbullah Rahmad, menyoroti pentingnya akurasi pendataan masyarakat miskin sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.){kind=link}