Anti-Intoleransi, Ketua PSI Dorong Toleransi Jadi Budaya Permanen Menuju Depok Inklusif

Depok | Sketsa Online – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok, Binton Jhonson Nadapdap, menegaskan komitmennya untuk mendorong toleransi sebagai budaya permanen dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan Kota Depok yang inklusif, aman, dan damai.

Binton menyampaikan pernyataan tersebut menyikapi situasi sosial Kota Depok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Ia menilai, kondisi Depok saat ini relatif kondusif, dengan berbagai kegiatan ibadah lintas agama yang berlangsung tanpa hambatan dan tetap berada dalam pengawasan pemerintah daerah serta aparat keamanan.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap warga merasa aman dan dihormati dalam menjalankan ibadahnya. Hari ini kami melihat Depok berada dalam kondisi yang terukur, terkendali, dan kondusif,” ujar Binton pada Selasa (17/12).

Menurutnya, PSI sebagai partai yang mengusung nilai anti-intoleransi dan anti-korupsi memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan ruang kebebasan beragama. Ia menekankan bahwa toleransi bukan hanya soal tidak adanya konflik, tetapi tentang kehadiran negara dan masyarakat dalam memberikan rasa aman serta pengakuan yang setara bagi semua kelompok.

“Toleransi itu bukan sikap pasif. Kita harus aktif saling menghormati, saling memberi ruang, dan saling menjaga, agar perbedaan tidak berubah menjadi jarak,” katanya.

Selain itu, Binton juga mengapresiasi peran TNI dan Polri, khususnya Polres Metro Depok, yang dinilainya aktif membangun komunikasi dan dialog dengan para pemuka agama. Langkah tersebut dianggap penting dalam mencegah potensi gesekan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.

“Saya melihat langsung bagaimana aparat berdialog dengan tokoh-tokoh agama. Ini bukan sekadar pengamanan, tetapi upaya membangun rasa saling percaya,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Depok, Binton mendorong agar nilai toleransi tidak berhenti pada momentum tertentu, melainkan dilembagakan dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan. Ia berharap prinsip inklusivitas tercermin dalam pelayanan publik, struktur birokrasi, serta ruang partisipasi masyarakat.

Ia mencontohkan pengalamannya menghadiri perayaan Natal yang dihadiri lintas agama, di mana umat Muslim dan Kristiani saling berinteraksi dan terlibat dalam suasana kebersamaan. Menurutnya, peristiwa tersebut mencerminkan wajah Depok yang sesungguhnya.

“Itulah Depok yang kita inginkan, ketika perbedaan menjadi kekuatan sosial, bukan sumber perpecahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Binton menyoroti peran media massa dalam menjaga kondusivitas sosial. Ia menekankan pentingnya pemberitaan yang faktual, berimbang, dan tidak provokatif agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat majemuk.

“Media harus menyampaikan fakta apa adanya, tetapi dengan tanggung jawab. Informasi yang sehat akan melahirkan masyarakat yang dewasa,” tegasnya.

Tak hanya itu, Binton juga menanggapi stigma lama yang kerap dilekatkan pada Kota Depok sebagai kota intoleran. Menurutnya, stigma tersebut kini mulai terkikis seiring perubahan kepemimpinan daerah dan semakin terbukanya ruang representasi bagi kelompok minoritas di pemerintahan.

“Dengan kepemimpinan yang lebih inklusif, Depok menunjukkan arah baru. Stigma sebagai kota intoleran tidak lagi relevan dengan kondisi hari ini,” katanya.

Menutup pernyataannya, Binton mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, media, dan warga untuk menjadikan toleransi sebagai nilai bersama yang terus dirawat lintas generasi. Ia menegaskan bahwa Depok yang inklusif hanya dapat terwujud jika keberagaman dipandang sebagai modal sosial dan fondasi pembangunan.

“Toleransi harus menjadi identitas kota, fondasi kebijakan, dan warisan bagi generasi berikutnya, agar Depok tumbuh sebagai kota yang maju, adil, dan bermartabat bagi semua,” tutupnya. (el’s)